Pemilihan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan BUMD Merupakan Kewenangan Masing-Masing BUMD

DPRD Provinsi Jawa Timur kembali menggelar rapat  paripurna dengan agenda  utama  Jawaban Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar Parawansa atas Pemandangan Umum (PU)  9 Fraksi yang ada di  DPRD Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD pada Kamis , 17/11/2022.

Pada rapat peripurna kali ini  yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar yakni Sahat Tua Simanjuntak  SH, M.H.M.AP dan dihadiri Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono  yang hadir menggantikan  Gubernur Khofifah yang berhalangan hadir.    Mengacu  Raperda usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Nota Penjelasan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 8 November 2022. Di mana Gubernur menyatakan bahwa BuMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertujuan untuk menggali keuntungan (profit oriented) semata, namun BUMD juga memiliki peran sebagai pelaku ekonomi yang berorientasi sosial (social oriented). Juga, Gubernur menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD apabila seluruh atau paling sedikit 51 persen modal perusahaannya dimiliki oleh satu daerah. Juga dalam Nota Penjelasan tersebut, Gubernur  Khofifah Indar Parawansa tertanggal 8 Nopember 2022 menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, BUMD wajib melakukan penyesuaian nomenklatur BUMD paling lama 1  tahun sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 diundangkan.

Menyikapi hal ini,  M. Rosyidi, anggota DPRD Jatim dari fraksi Demokrat menyampaikan catatan kritis membangun terhadap Raperda tersebut. Terutama menyoroti kinerja  BUMD Jatim  terkait upaya yang dilakukan  dalam mencapai tujuan tersebut? Mengingat saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memiliki modal lebh dari s 51 persen di 7 BUMD, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Air Bersih Jatim (Perseroda) . PT Jatim Graha Utama, PT BPR Jatim, PT Panca Wira Usaha Jawa Timur, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dan PT Petrogas Jatim Utama. Pihaknya menilai,  eksistensi  ketujuh BUMD tersebut sangat penting  untuk mendukung pembangunan di Jawa Timur. Untuk itu,  Fraksi Partai Demokrat membutuhkan penjelasan detil dari Gubernur terkait  capaian dan kontribusi  paling fenomenal yang sudah dilakukan masing-masing BUMD.

Sampai saat ini dari 7 BUMD yang dimiliki  Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baru ada  2 BUMD yang telah disesuaikan nomenklaturnya , sementara 5 BUMD sisanya  masih perlu disesuaikan nomenklaturnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, melalui Peraturan Daerah ini akan ditetapkan penyesuaian nomenklatur terhadap 5 BUMD dimaksud, sebagai berikut.

Pertama, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Perseroda) Tbk, Kedua PT Petrogas Jatim Utama menjadi PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), Ketiga PT Jatim Graha Utama menjadi PT Jatim Grha Utama (Perseroda), Keempat PT Panca Wira Usaha Jawa Timur menjadi PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroda), dan Kelima, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur.

Untuk itu, terkait kinerja BUMD tersebut, Fraksi Partai Demokrat perlu menyampaikan beberapa  catatan . Perubahan melalui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan solusi tunggal atau sebagai alternatif final untuk meningkatkan kinerja korporasi sesuai dengan prinsip good corporate governance. Dan menanyakan apakah pembentukan Raperda ini menjadi langkah hukum yang akan memastikan diri bahwa kinerja korporasi BUMD Jatim nanti akan lebih profesional dan mampu berkinerja optimal serta secara manajemen akan sangat sehat?.

Sementara  Fraksi Partai Golkar  yang diwakili juru bicaranya yakni,  Sri Hartatik mengatakan ada beberaoa hal yang menjadi catatan. Pertama, terhadap penyesuaian nomenklatur atas 5 BUMD, tentunya  tidak ada masalah karena tidak akan berpengaruh pada core bussiness Perusahaan serta kapasitas kepemilikan saham Pemerintah Provinsi.  Perda ini memastikan status BUMD sebagai PT Perseroda. Kedua,  bentukan Tim Independen Panitia Pelaksana pemilihan Direksi yang semula diatur pada Perda pendirian tiap-tiap BUMD, harus dirubah dan dilakukan oleh Panitia Seleksi pemilihan Organ Perusahaan yang beranggotakan Unsur Perangkat daerah serta unsur independen dan/atau dari Perguruan Tinggi. Berlaku bagi semua BUMD dengan norma yang sama. Ketiga, Perubahan core business PT JGU yang semula konsentrasi pada sektor properti, diubah dan diperluas menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan sehingga lebih fleksibel.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak  mewakili gubernur menyatakan sejauh ini kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari deviden BUMD sudah melebihi total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD. Ia juga menambahkan, peranan BUMD tidak hanya terbatas  besaran setoran deviden,  tapi juga  kontribusinya  dalam  pertumbuhan ekonomi daerah. Yaitu,  penyaluran kredit UMKM,  penyerapan tenaga kerja, dan lain lain. Emil juga menambahkan mengenai proses pemilihan dan persyaratan untuk menjadi komisaris dan direksi anak perusahaan BUMD merupakan kewenangan masing-masing BUMD. Hal ini mengacu kepada  PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 37 Tahun 2018, maupun Perda No. 8 Tahun 2019 .