Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Tolak Politik Identitas dalam Kepemiluan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. dengan tegas menolak politik identitas dalam pemilu. Dia mengajak generasi penerus untuk melanjutkan nilai-nilai kebhinekaan dan keberagaman.

Lbeih lanjut, Sri Untari menandaskan Kebhinekaan dan keberagaman adalah warisan dari para leluhur Bangsa Indonesia di masa lampau yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan di Balai RW. 10 Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Senin (7/11/2022).

Sri Untari mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat karena kemajemukan dan keragaman suku, budaya, agama, dan ras. “Kebhinekaan dan keberagaman sejatinya telah ditunjukkan oleh para leluhur bangsa serta tokoh-tokoh agama di masa lampau. Maka tugas kita hari ini adalah merawat kesatuan bangsa agar semakin erat dan masyarakat tidak mudah dipecah-belah,” kata Sri Untari.

Implementasi daripada kebhinekaan dan keberagaman itu, secara sederhana, Untari mencotohkan, adalah bagaimana antara setiap umat beragama hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama lainnya.

“Semisal ada umat beragama lain yang ingin mendirikan tempat ibadah kita harus hadir untuk membantu, baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik datang membantu saudara-saudara kita,” ucapnya.

Namun dalam realitasnya dewasa ini, terdapat berbagai upaya untuk merusak kebhinekaan dan keberagaman yang telah turun temurun diwariskan oleh para leluhur Bangsa Indonesia.

Salah satunya adalah upaya menggunakan politik identitas dalam proses kepemiluan di Indonesia. Sri Untari menyebutkan, gerakan politik identitas ini tidak hanya dialami oleh Indonesia namun di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Fenomena ini menunjukkan terdapat berbagai aktor yang berusaha merusak nilai-nilai demokrasi. Secara tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut mengajak masyarakat untuk menentang penggunaan politik identitas dalam kepemiluan di Indonesia.

“Politik harus berada berdasarkan nilai Pancasila, nanti pada saat proses demokrasi kita pada tahun 2024 itu adalah pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. PDI Perjuangan menjaga integritas untuk menolak politik identitas,” tegas Sri Untari.

Senada dengan Sri Untari, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kedungkandang Prayitno menyatakan bahwa pihaknya selalu menentang munculnya upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa melalui praktik politik identitas.

“Kita tidak boleh terpengaruh oleh praktik praktik kotor dalam kepemiluan yang berpotensi merusak kebhinekaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus kita pahami secara utuh untuk melawan praktik politik pecah belah,” tutur Prayitno.

Disamping itu, dia juga mengajak warga Kelurahan Lesanpuro untuk secara bijak mengolah dan menyerap informasi yang disebarkan melalui sosial media. Untuk menghindari tumbuh suburnya praktik politik identitas di Bumi Nusantara.