Fraksi NasDem Punya Alasan Dukung Jabatan Kades 9 Tahun

Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur mendukung jabatan Kepala Desa (Kades) 6 tahun menjadi 9 tahun. Mengingat gesekan dan dampak pasca Pilkades lebih besar jika dibandingkan dengan Pilkada.

Anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim, Muzamil Syafi'i mengungkapkan, gesekan Pilkades lebih besar daripada Pilkada karena pilihan satu kelompok dalam satu desa, sehingga sulit bisa diislahkan. Apalagi selisih suaranya sedikit, karena dimungkinkan akibat dari dugaan penyimpangan.

"Ini kembalinya sulit karena pendukung ini sangat fanatik di desa, maka islah butuh waktu lama," terang Muzamil, Selasa 17 Januari 2023.

Muzamil tak memungkiri setiap Pilkades menyisakan suatu konflik yang berkepanjangan dan tidak bisa hilang secara singkat. Persoalan itu belum tentu bisa hilang 1-3 tahun ke depan pasca Pilkades.

"Konflik ini menyebabkan banyak persoalan ketika kepala desa terpilih dan memimpin, hingga praktis hanya menjalan roda pemerintahannya secara stabil tiga tahun terakhir," ujar Muzamil,


Menurutnya, tiga tahun terakhir jabatan Kades tentunya belum cukup untuk memimpin sebuah desa yang butuh kestabilan. Maka Muzamil menilai usulan jabatan kades sembilan tahun itu dari kajian-kajian beberapa orang sangat logis, agar mereka di desa bisa berjalan dengan baik.

"Kita tahu sekarang kan Indonesia membangun melalui desa. Sehingga diharapkan perkembangan desa menjadi satu pusat pengembangan," terang Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem Jatim tersebut.

Jika perkembangan suatu desa sangat baik, maka negara akan lebih baik.

Kedua, pengembangan terutama recovery ekonomi pasca pandemi Covid-19, UMKM di desa perlu dikembangkan secara optimal. Ketika dua aspek dijalankan, yakni desa berdaya, ekonomi masyarakat lewat UMKM terangkat, maka Indonesia menjadi satu kekuatan yang besar. Baik di tingkat nasional maupun di internasional.

"Berdasarkan analisa, kita di tahun 2030 atau 2050 akan menjadi satu bangsa yang besar yang mampu memimpin dunia," pungkasnya.