Berita
Satib, Anggota Komisi D DPRD Jatim.
Komisi D

Kelangkaan Pupuk Subsidi di Akibat Disalahgunakan Seperti Penggunaan LPG 3 Kg

Anggota DPRD Jatim, Satib menduga kelangkaan pupuk subsidi di Jember akibat disalahgunakan penggunaannya. Seperti halnya penggunaan LPG 3 Kg. Dengan begitu, petani yang benar-benar membutuhkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Adi Suprayitno Sabtu, 25 Februari 2023

Anggota DPRD Jatim, Satib menduga kelangkaan pupuk subsidi di Jember akibat disalahgunakan penggunaannya. Seperti halnya penggunaan LPG 3 Kg. Dengan begitu, petani yang benar-benar membutuhkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Satib tak memungkiri hingga saat ini pupuk subsidi menjadi kebutuhan pokok petani. Ironisnya kelangkaan pupuk masih terjadi terlihat di kios-kios.

"Mereka kesulitan mencari pupuk subsidi. Bahkan di kios-kios banyak yang kosong," ungkapnya, Minggu 25 Februari 2023.

Anggota Komisi D DPRD Jatim itu menilai pemerintah membuat pupuk subsidi dengan patokan luas lahan pertanian sudah sesuai regulasi. Bahkan terkadang lebih kuota. Namun realita di masyarakat pupuk masih langkah. 

"Ada apa ini. Regulasinya bagus," katanya.

Politisi asal Partai Gerindra itu menyebut penyebab kelangkaan pupuk tidak jauh berbeda dengan barang subsidi lainnya. Seperti halnya LPG 3 Kg. Masyarakat sudah mengetahui peruntukan LPG 3 Kg untuk masyarakat miskin. Bahkan peruntukan tersebut sudah ditulis di tabung LPG.

Kenyataan di lapangan  penggunaan LPG bukan semua masyarakat miskin. Namun warga mampu ikut memakainya. 

Satib mensinyalir membludaknya penggunaan barang subsidi karena tidak ada batasan yang jelas yang didukung oleh regulasi dan pengawal ketat. Dengan begitu, masyarakat dengan leluasa membeli LPG yang  disubsidi. Padahal itu hak masyarakat kurang mampu.

"Bahkan pemerintah dalam rangka memenuhi target sudah dilakukan. Bahkan kurang terus," ujarnya.

Penyalahgunaan LPG 3 Kg sama halnya pupuk subsidi. Pemerintah sudah menyalurkan pupuk melebihi target kewilayahan. Namun masyarakat masih kebingungan mencari pupuk karena masih banyak digunakan oleh oknum-oknum dalam rangka pemupukan di perkebunan. 

"Padahal kebun memakai pupuk non subsidi. Ini persoalannya," paparnya. 

Menurutnya, perkebunan macam-macam, yakni milik swasta dan BUMN. Namun banyak perkebunan BUMN di Kerjasama Operasional (KSO) dengan swasta dan perorangan. 

"Lha oknum inilah yang harus dimonitor menggunakan pupuk subsidi atau tidak. Dan kebanyakan masih banyak menggunakan pupuk subsidi. Sehingga petani kalah dan langkah (pupuk)," paparnya.

Selain pupuk, persoalan lain yang disampaikan warga terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan pertanian seperti irigasi yang butuh perbaikan serta pembangunan. Apalagi setelah dua tahun lebih dilanda Covid-19, sehingga tidak ada pembangunan infrastruktur dari pemerintah. 

"Maka mereka berharap sekali kepada pemerintah agar dilakukan revitalisasi infrastruktur," pungkasnya.