Berita
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Agung Mulyono mendorong Pemprov Jawa Timur intens melakukan edukasi terkait pengelolaan sampah ke masyarakat Jawa Timur.
Komisi D

Komisi D Dorong Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Kab. Banyuwangi - Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Agung Mulyono mendorong Pemprov Jawa Timur intens melakukan edukasi terkait pengelolaan sampah ke masyarakat Jawa Timur. Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tetang pengelolaan sampah regional, di Hotel Kokoon Banyuwangi, Sabtu (2/3/2024).

Yusron Sabtu, 02 Maret 2024

Kab. Banyuwangi - Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Agung Mulyono mendorong Pemprov Jawa Timur intens melakukan edukasi terkait pengelolaan sampah ke masyarakat Jawa Timur. Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tetang pengelolaan sampah regional, di Hotel Kokoon Banyuwangi, Sabtu (2/3/2024).

"Kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang bahayanya membuang sampah sembarangan dan minimnya pemahaman bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir di Jawa Timur.  Sehingga, saya mendorong agar Pemprov Jawa Timur untuk terus berupaya memberikan edukasi yang intens sebagai upaya langkah mitigasi bencana di Jawa Timur,” ujar Agung.

Agung juga menambahkan bahwa Pemprov memiliki peran besar terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. “Peran Pemprov melalui dinas-dinas terkait sangat besar agar masyarakat sadar dan tahu pentingnya menjaga lingkungan. Tidak hanya di satu kabupaten/kota namun edukasi ini harus menyeluruh,” jelas Agung.

Selain itu, Agung menyampaikan Sosialisasi ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan masukkannya terkait aturan dan kebijakan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulillh, giat hari berjalan lancar. Ini upaya kami untuk terus menjaring masukkan-masukkan dan informasi terkait masalah pengelolahan sampah regional dari masyrakat kami pertemukan juga dengan ahli agar terjadi diskusi yang aktif untuk mendapatkan hasil masukkan yang maksimal yang nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk terus memperbaharui kebijakan-kebijakan yang dimiliki,” jelas Agung.