Perlu Duduk Bersama Atasi Pengangguran di Jatim

Perlu ada duduk bersama antara Pemprov maupun pemda di
daerah untuk mengatasi persoalan tingginya pengangguran di Jawa Timur,
salah satunya di kabupaten Jombang.

Menurut anggota komisi E DPRD Jawa Timur Suwandy Firdaus mengatakan
perlu ada terobosan dari pemerintah bagaimana caranya bisa menciptakan
lapangan kerja. Menurut dia, memang saat ini diakui kalau banyak
perusahaan terpaksa melakukan PHK massal atau penutupan usaha karena
terdampak covid-19 atau lainnya. Namun, kata politisi NasDem ini perlu
dicarikan solusi agar perusahaan tetap bisa bertahan ataupun
mengurangi adanya phk massal.

"Kami di legislatif tentunya sangat berharap adanya kerjasama bersama
dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pengangguran
tersebut,"terangnya, Minggu (15/10/2023).

Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga akan berupaya untuk mencari
investor atau perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Jawa Timur
sehingga bisa mendatangkan lapangan pekerjaan baru di Jawa Timur "
Tentunya jika kami dilibatkan akan berusaha semaksimal mungkin
melakukan lobi-lobi dengan perusahaan untuk investasi," terang pria
yang juga aktivis buruh ini.

Sekedar diketahui, Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami warga
Jombang cukup tinggi. Belum genap setahun, sepanjang Januari hingga
September, tercatat ada 723 pekerja di Jombang yang di-PHK. Salah satu
penyebabnya, dunia usaha semakin lesu hingga terjadi pengurangan
pekerja.

Dari data Disnaker kabupaten Jombang angka PHK hingga September
kemarin mencatat ada 616 orang. Jumlah ini terus bertambah setelah
hingga pertengahan Oktober menjadi 723 orang.

Perlu diketahui juga, hingga akhir 2022 lalu, sebanyak 36.645 warga
Jombang masih menganggur. Angka tersebut fluktuatif terdata setiap
bulan.