Pansus DPRD Jatim Dorong BUMD Capai Target Deviden

SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) BUMD mendorong percepatan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan ini kembali menguat saat rapat yang menghadirkan Biro Ekonomi, Bapenda, BPKAD, dan Inspektorat Jatim. Anggota Pansus BUMD, Lilik Hendarwati, menekankan Jatim perlu menargetkan deviden lebih ambisius. Ia mencontohkan Provinsi Jawa Tengah yang berhasil menyetor sekitar Rp700 miliar ke PAD melalui BUMD.

“Harapannya BUMD kita bisa melakukan pembenahan sehingga bisa mencapai target deviden layaknya teman-teman BUMD di Jawa lainnya. Kalau Jateng bisa Rp700 miliar, mestinya Jatim tidak jauh dari itu, atau bahkan bisa lebih,” ujar anggota Komisi C itu, Rabu (10/12/2025).

Lilik juga menekankan pentingnya penataan kelembagaan agar pengelolaan BUMD lebih profesional dan terarah. Menurutnya, regulasi nasional mendorong adanya unit atau biro khusus yang menangani BUMD secara terintegrasi.

“BUMD idealnya dikelola oleh bidang atau biro yang memang fokus mengurus BUMD. Di beberapa provinsi seperti DKI dan Jabar sudah mengarah ke sana. Di kita masih berproses,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu.

Pansus menekankan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD beserta anak dan cucu perusahaannya. Lilik menyebutkan, BUMD yang tidak produktif dan membebani APBD harus direkomendasikan untuk merger atau likuidasi.

Pansus akan menggelar rapat lanjutan dengan seluruh BUMD dan anak perusahaannya untuk memetakan kondisi keuangan, tantangan bisnis, dan potensi penyumbang deviden. Hasil akhirnya diharapkan menjadi pijakan strategis membuat BUMD Jatim lebih sehat dan kompetitif.