Jatim Rawan Bencana, Fraksi PDIP DPRD Jatim Dorong Kurikulum Siaga Bencana di Sekolah

DPRD Jatim Nilai Pendidikan Jadi Kunci Mitigasi Dini

SURABAYA — Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari potensi tsunami, kebakaran, angin puting beliung, banjir, hingga tanah longsor. Kondisi tersebut mendorong Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan langkah mitigasi yang lebih sistematis, salah satunya melalui penerapan kurikulum siaga bencana di sektor pendidikan.

Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dipersiapkan sejak dini dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, karakter wilayah Jawa Timur yang beragam menuntut pendekatan mitigasi yang berbeda-beda di setiap daerah.

“Potensi bencana di Jawa Timur sangat beragam, mulai dari tsunami, kebakaran, hingga angin puting beliung. Ini harus kita persiapkan secara serius dan terencana,” ujar Sri Untari, Kamis (15/01/2026).

Risiko Bencana Berbeda, Mitigasi Harus Kontekstual

Sri Untari menjelaskan, wilayah perkotaan di Jawa Timur cenderung rawan terhadap kebakaran dan banjir. Sementara kawasan pedesaan dan pegunungan menghadapi ancaman tanah gerak dan longsor akibat pergerakan air tanah. Di sisi lain, kawasan pesisir memiliki potensi tsunami, khususnya di pantai selatan.

“Kota rawan kebakaran dan banjir, pedesaan dan pegunungan rawan tanah gerak dan longsor, sementara pesisir rawan tsunami. Ini harus diantisipasi dengan kesiapan masyarakatnya, termasuk siswa-siswa sekolah,” jelasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan dukungan DPRD Jatim terhadap penguatan mitigasi bencana di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari perlindungan generasi muda.

(Baca Selengkapnya: Penguatan mitigasi bencana di sekolah dinilai penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak usia dini)

Dorong Kurikulum Mitigasi Bencana dan SPAB

Untuk itu, Fraksi PDIP di Komisi E mendorong Pemprov Jatim agar memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan. Sri Untari menilai, satuan pendidikan harus menjadi ruang awal membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko bencana.

“Harus mulai memasukkan kurikulum mitigasi bencana di sekolah. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tidak boleh dijalankan secara parsial, tetapi menjadi bagian kurikulum agar semua pihak benar-benar aware,” tegasnya.

Dorongan ini juga sejalan dengan sikap fraksi-fraksi di DPRD Jatim yang meminta penguatan peran BPBD dan sumber daya manusia penanggulangan bencana.

(Baca Selengkapnya: Penguatan BPBD dan SDM kebencanaan dinilai krusial menghadapi risiko bencana Jatim)

Perda Bencana dan Penguatan Relawan

Selain sektor pendidikan, Sri Untari menyampaikan bahwa Komisi E DPRD Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana pada akhir 2025. Salah satu penguatan dalam perda tersebut adalah pengaturan keterlibatan relawan secara lebih terstruktur.

“Dalam perda bencana yang telah disahkan, keterlibatan relawan menjadi bagian penting. Ini sebelumnya belum diatur secara jelas,” ujarnya.

Ia menekankan, mitigasi dan penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan dorongan Fraksi PDIP DPRD Jatim agar BPBD terus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan daerah.

(Baca Selengkapnya: Fraksi PDIP DPRD Jatim mendesak BPBD memperkuat mitigasi bencana secara berkelanjutan)

“Dengan regulasi yang lebih kuat, koordinasi lintas sektor diharapkan berjalan lebih efektif,” imbuhnya.

Fraksi PDIP DPRD Jatim berharap Pemprov Jatim segera menindaklanjuti dorongan tersebut melalui kebijakan konkret, khususnya dalam penguatan pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan masyarakat.

“Wilayah kita memiliki risiko bencana yang tinggi. Maka kesiapan semua elemen diperlukan, termasuk kesiapan peserta didik dalam menghadapi bencana,” pungkas legislator perempuan dari Dapil Malang Raya itu.