DPRD Jatim Soroti Menu MBG di Malang Raya, Siadi Minta SPPG Nakal Ditindak

DPRD Jatim Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Anggota DPRD Jawa Timur Siadi mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Malang Raya apabila menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Menurutnya, laporan masyarakat menunjukkan bahwa beberapa paket makanan dalam program MBG dinilai jauh dari kriteria gizi yang semestinya diterima oleh para siswa.

“Saya mendapat banyak laporan bahwa menu yang dibagikan jauh dari standar gizi. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Siadi, Rabu (25/02/2026).

Politisi Partai Golkar asal Malang tersebut menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan para penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang memadai.

“Jika di lapangan pelaksanaannya tidak sesuai dengan niat baik pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap SPPG tersebut dan, jika diperlukan, dilakukan tindakan tegas,” tegasnya.

Sorotan Publik terhadap Menu MBG di Malang Raya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik selama bulan Ramadan. Di wilayah Malang Raya, sejumlah menu yang dibagikan kepada siswa memicu kritik karena dinilai kurang layak serta tidak sebanding dengan anggaran per porsi.

Sejak awal pekan, unggahan menu MBG dari berbagai sekolah di Kota Malang dan Kabupaten Malang ramai diperbincangkan di media sosial. Paket makanan kering yang dibagikan pada 23/02/2026 hingga 24/02/2026 tersebut menuai sorotan publik, terutama terkait kualitas makanan dan kandungan gizinya.

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di daerah lain di Jawa Timur sehingga menjadi perhatian DPRD.

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim mengingatkan SPPG setelah ditemukan menu MBG yang tidak layak konsumsi di Jombang

DPRD Jatim Dorong Pengawasan Ketat Program MBG

DPRD Jawa Timur menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus dilakukan secara ketat agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai.

Sebelumnya, DPRD Jatim juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG setelah ratusan siswa mengalami keracunan makanan di Mojokerto. Meski demikian, program MBG tetap dipandang sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan jika pelaksanaannya dilakukan secara tepat.

baca selengkapnya

• DPRD Jatim meminta evaluasi total terhadap SPPG setelah 261 orang mengalami keracunan dalam program MBG di Mojokerto

• pandangan DPRD Jatim bahwa program MBG dapat mendorong terbentuknya SDM unggul menuju Generasi Emas 2045

Siadi menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan seluruh penyedia layanan makanan mematuhi standar kualitas dan gizi agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa.