Sopir Logistik Ancam Demo Besar, DPRD Jatim Bergerak Cepat Cari Solusi

Gelombang protes sopir logistik di Jawa Timur kian meningkat.

Ancaman aksi demonstrasi besar pada 29–30 April 2026 mencuat akibat berbagai persoalan di lapangan, terutama terkait sistem QR Code BBM subsidi yang dinilai menghambat operasional distribusi.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menerima audiensi perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim, Sabtu (25/04/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman.

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan krusial disampaikan, mulai dari polemik QR Code BBM subsidi, kelangkaan solar di jalur logistik, praktik tangki ganda (double tank), dugaan kriminalisasi sopir, hingga tingginya tarif tol serta indikasi mafia BBM subsidi. Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, menilai sistem barcode justru menjadi penghambat utama bagi sopir dalam menjalankan aktivitas distribusi.

“Jika barcode diblokir secara tiba-tiba, kami tidak dapat beroperasi. Kami memiliki dana untuk membeli BBM, tetapi sistem menghambat akses tersebut,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan sopir lainnya. Mereka mengaku mengalami pemblokiran QR Code hingga harus menunggu 1 x 24 jam untuk proses pemulihan. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian data, seperti barcode solar yang terdaftar sebagai pertalite.

Di sisi lain, distribusi BBM jenis solar di jalur logistik dinilai belum merata. Kondisi ini menyulitkan sopir, terutama untuk rute panjang seperti Jawa–Kalimantan.

Akibatnya, sebagian sopir menggunakan tangki ganda untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Namun, praktik tersebut berisiko menimbulkan tuduhan pelanggaran.

“Ini menjadi dilema. Mereka melanggar aturan, tetapi kondisi di lapangan memaksa,” ujar Abdul Halim. Menanggapi situasi tersebut, Abdul Halim menegaskan DPRD Jawa Timur akan segera melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan PT Pertamina (Persero), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

“Keluhan terkait QR Code yang bermasalah akan kami koordinasikan dengan Pertamina. Kami ingin solusi konkret sebelum aksi besar terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya pembenahan sistem, khususnya terkait penggunaan satu QR Code untuk lebih dari satu kendaraan.

Sementara itu, perwakilan Pertamina wilayah Surabaya menyampaikan bahwa sistem QR Code diterapkan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Namun, masih terdapat kendala data di lapangan yang sedang diperbaiki.

Langkah ini sejalan dengan sikap DPRD Jawa Timur yang mendorong perbaikan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan mudah diakses DPRD Jatim juga sebelumnya menyoroti kesulitan akses BBM subsidi di berbagai sektor. Selain itu, sikap penolakan terhadap kebijakan yang membebani masyarakat kecil juga telah ditegaskan

baca selengkapnya:

• dorongan penyederhanaan birokrasi BBM subsidi untuk nelayan dan masyarakat 
• kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM subsidi di Jawa Timur 
• penolakan DPRD Jatim terhadap kenaikan harga BBM subsidi  

Selain persoalan BBM, sopir logistik juga menyoroti tingginya tarif tol, dugaan pungutan liar (pungli) di SPBU, serta praktik mafia BBM subsidi yang merugikan mereka. Jika tidak segera ditemukan solusi, aksi demonstrasi berpotensi meluas dan mengganggu distribusi logistik, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga ke kawasan Indonesia Timur yang bergantung pada pasokan dari wilayah ini.

“Jika kami tidak mendapatkan BBM, kami tidak dapat beroperasi. Jika distribusi berhenti, maka pasokan logistik akan terganggu,” ujar salah satu sopir.