Terbentur Kelangkaan BBM Subsidi, Nelayan di Malang Selatan Butuh Perhatian Pemerintah

Anggota DPRD Jawa Timur, Siadi, meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib nelayan, khususnya di wilayah Malang Selatan.

Nelayan di kawasan pesisir Sendangbiru dan Tamban, Kabupaten Malang, mengeluhkan tingginya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar subsidi, serta kesulitan dalam memperoleh pasokan.

Politisi Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya kebijakan yang mempermudah akses BBM bersubsidi sekaligus menjaga stabilitas harga agar nelayan tetap dapat melaut dan mencari nafkah. “Nelayan kecil masih kesulitan memperoleh BBM bersubsidi karena persyaratan yang rumit, seperti kewajiban memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang harus diperbarui setiap bulan. Kami mendorong agar proses ini dipermudah,” ujar Siadi, Sabtu (25/04/2026).

Menurutnya, keterbatasan akses membuat nelayan terpaksa membeli BBM dengan harga di atas ketentuan resmi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya produktivitas dan pendapatan nelayan.

“Kelangkaan dan mahalnya harga BBM menyebabkan sebagian nelayan tidak melaut, sehingga berdampak pada ribuan anak buah kapal (ABK),” jelasnya. Siadi menilai bahwa perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Ia juga mendorong penguatan pengawasan serta penyederhanaan mekanisme distribusi.

“Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait,” tegasnya.

Dorongan ini sejalan dengan sikap DPRD Jawa Timur yang sebelumnya meminta pemangkasan birokrasi dalam penyaluran BBM subsidi bagi nelayan. Selain itu, DPRD Jatim juga telah menyoroti kesulitan nelayan dalam mendapatkan BBM subsidi di berbagai wilayah Sikap ini konsisten dengan penolakan DPRD terhadap kebijakan yang membebani masyarakat kecil, termasuk nelayan.

baca selengkapnya:

• usulan penyederhanaan birokrasi agar nelayan mudah akses BBM subsidi
• kondisi nelayan yang kesulitan memperoleh BBM subsidi di Jawa Timur
• sikap DPRD Jatim menolak kenaikan harga BBM subsidi