Pansus LKPj DPRD Jatim Soroti 4 Daerah Terjebak Kemiskinan Tinggi

MADIUN — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan ekonomi yang dinilai masih membayangi pertumbuhan daerah. Meski sejumlah indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif, manfaat pembangunan dinilai belum dirasakan secara merata, khususnya di wilayah Madura dan Tapal Kuda.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menegaskan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini masih terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar sehingga kesenjangan kesejahteraan antarwilayah masih menjadi persoalan serius.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim belum inklusif. Masih terkonsentrasi di wilayah tertentu dan belum menjangkau daerah-daerah rawan miskin seperti Madura dan Tapal Kuda,” ujarnya usai mengundang Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian Jawa Timur di Bakorwil Madiun, Jumat (10/04/2026).

Berdasarkan hasil pendalaman pansus, indikator ekonomi yang terlihat positif belum mampu mengubah peta kemiskinan secara signifikan, terutama di daerah pinggiran.

Dalam lima tahun terakhir, terdapat empat kabupaten yang konsisten berada dalam klaster kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, yakni Kabupaten Sampang dengan angka kemiskinan mencapai 20 persen, Kabupaten Bangkalan 18 persen, Kabupaten Sumenep 17 persen, dan Kabupaten Probolinggo 16,31 persen.

Pansus Dorong Intervensi Khusus untuk Daerah Prioritas

Khusnul menyebut Pansus LKPJ DPRD Jatim memberi perhatian khusus terhadap Kabupaten Bangkalan yang mencatat indeks keparahan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Menurut politikus Partai NasDem tersebut, kondisi itu menunjukkan kebijakan ekonomi daerah belum sepenuhnya menyasar akar persoalan kemiskinan di wilayah prioritas.

“Ke depan, kebijakan tidak boleh hanya berorientasi pada angka agregat provinsi. Harus ada intervensi khusus dan afirmatif bagi empat kabupaten prioritas ini agar kesejahteraan benar-benar merata,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan angka kemiskinan Jawa Timur dalam lima tahun terakhir masih stagnan pada kisaran 9,57 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran sebesar 4,36 persen dinilai belum mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Pengangguran memang relatif rendah, tetapi kualitas pekerjaan masih rendah. Banyak masyarakat bekerja, namun tetap berada dalam kondisi miskin,” jelasnya.

Baca Selengkapnya:

• Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti persoalan data kemiskinan dan aset daerah dalam pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Timur sebagai bagian dari evaluasi pembangunan daerah 

• Ini dia evaluasi Pansus LKPJ A TA 2025 terhadap ketimpangan data kemiskinan dan masalah aset daerah

Di sisi lain, Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen dengan tingkat inflasi terkendali pada angka 2,85 persen. Namun, Pansus LKPJ DPRD Jatim menilai capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan secara merata.

“Secara makro terlihat stabil dan positif. Namun, dalam praktiknya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat belum merata. Ini yang menjadi catatan penting bagi pemerintah ke depan,” pungkas Khusnul.