Ketua DPRD Jatim Tekankan Aspirasi Rakyat Jadi Arah Utama RKPD 2027

SURABAYA — Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Musyafak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur di Shangri-La Surabaya, Selasa (14/04/2026).

Menurutnya, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan hasil nyata penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan forum dengar pendapat yang kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.

“Pokok pikiran DPRD merupakan representasi kebutuhan riil masyarakat yang harus diakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” tegas Musyafak.

Ia menjelaskan penyusunan pokok pikiran DPRD berpedoman pada regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam regulasi tersebut, DPRD memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyerap aspirasi masyarakat, hingga menindaklanjuti pengaduan publik.

Musyafak menekankan perencanaan pembangunan Jawa Timur ke depan harus terintegrasi dengan kebijakan nasional serta berbasis evaluasi kinerja pembangunan dan kondisi riil di lapangan.

“RKPD 2027 harus disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya dan menjawab persoalan riil masyarakat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya:

• Kesepakatan eksekutif-legislatif Provinsi Jawa Timur terkait arah pembangunan 5 tahun ke depan

• Kick-Off RKPD 2027: Pimpinan DPRD tekankan penyamaan persepsi dan pembangunan berbasis alam

• Pimpinan DPRD Jatim arahkan perhatian pembangunan pada kolaborasi lintas sektor dan nature-based development

Ia mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang masih dihadapi Jawa Timur, mulai dari rendahnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi, ketimpangan infrastruktur dan layanan dasar, hingga persoalan lingkungan dan sosial.

Selain itu, disparitas antarwilayah, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola pemerintahan juga menjadi isu penting yang harus segera diatasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD Jawa Timur merumuskan sejumlah prioritas pembangunan, antara lain penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal; serta percepatan pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Tak hanya itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan juga menjadi fokus utama pembangunan daerah.

Musyafak menegaskan seluruh pokok pikiran DPRD Jawa Timur selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2027 yang tertuang dalam program prioritas Nawa Bhakti Satya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan pembangunan daerah.

“Kunci keberhasilan ada pada sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus mengawal agar program berjalan efektif, berbasis data, dan tepat sasaran,” pungkasnya.