DPRD Jatim Soroti Kesenjangan Pendidikan, Hardiknas 2026 Harus Jadi Titik Balik

DPRD Jatim Minta Hardiknas Jadi Momentum Perbaikan Pendidikan

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan semata.

Menurutnya, tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” harus diwujudkan melalui kebijakan pendidikan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sri Wahyuni menilai konsep partisipasi dalam dunia pendidikan selama ini sering disuarakan, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program yang sistematis dan berkelanjutan.

Karena itu, ia mendorong pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), hingga komunitas masyarakat.

“Kolaborasi ini harus nyata. Dunia usaha jangan hanya menunggu tenaga kerja siap pakai, tetapi ikut membentuk kualitas SDM sejak di bangku pendidikan,” ujarnya, Sabtu (02/05/2026).

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, pemerintah daerah harus menjadi motor penggerak dalam memastikan kebijakan pendidikan berpihak pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah

Sri Wahyuni menyoroti masih adanya kesenjangan akses pendidikan di sejumlah wilayah Jawa Timur, terutama di daerah terpencil dan kantong kemiskinan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran pendidikan agar tidak ada anak yang tertinggal akibat keterbatasan akses layanan pendidikan.

“Jangan sampai ada anak-anak di pelosok yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegasnya.

Selain pemerataan akses pendidikan, Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya penyusunan indikator kinerja yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan program pendidikan.

Beberapa indikator yang disorot antara lain penurunan angka putus sekolah, peningkatan indeks literasi dan numerasi, serta meningkatnya serapan lulusan di dunia kerja.

Ia menambahkan transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan menjadi perhatian serius DPRD Jatim melalui penguatan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

“Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan,” katanya.

Baca Selengkapnya:

• Senada, Deni Wicaksono Wakil Ketua I DPRD Jawa Timur juga soroti ketimpangan kualitas pendidikan dan tantangan digitalisasi pendidikan pada momentum Hardiknas 2026

• Sri Untari Ketua Komisi E DPRD Jatim dorong pemerataan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk pengembangan SLBN di Surabaya

• Momentum Hari Kartini 2026, Wara Sundari Renny Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ungkap persoalan akses pemerataan pendidikan perempuan di Jawa Timur

DPRD Jatim Dorong Pelibatan Guru dan Orang Tua dalam Kebijakan Pendidikan

Sri Wahyuni menilai pelibatan aktif guru, siswa, dan orang tua dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan sangat penting agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, pendekatan top-down tanpa mendengar aspirasi masyarakat sering membuat kebijakan pendidikan kurang relevan.

“Suara guru dan orang tua harus didengar karena mereka yang merasakan langsung kondisi di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Sri Wahyuni menegaskan transformasi pendidikan tidak akan berhasil tanpa dukungan guru yang kompeten, adaptif, dan sejahtera.

Dengan kolaborasi lintas sektor, indikator yang jelas, dan penguatan pengawasan pendidikan, DPRD Jawa Timur berharap momentum Hardiknas 2026 menjadi titik balik dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.