FPKS Soroti Kinerja BUMD Jatim, Agus Cah Minta Jangan Jadi Beban Fiskal Daerah

FPKS Apresiasi Evaluasi Pansus BUMD DPRD Jatim

SURABAYA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (5/5/2026).

Pendapat akhir fraksi tersebut dibacakan oleh Juru Bicara FPKS DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono.

Dalam penyampaiannya, FPKS mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur yang telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD di Jawa Timur.

Menurut Agus Cahyono, evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan BUMD benar-benar dikelola secara profesional dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus menjadi instrumen korektif untuk mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja BUMD agar lebih profesional dan berdampak nyata bagi peningkatan PAD serta layanan publik,” ujar Agus Cahyono.

FPKS Soroti Ketimpangan Kontribusi dan Lemahnya Tata Kelola

FPKS menilai kinerja BUMD di Jawa Timur masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Salah satunya adalah ketimpangan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana hanya sebagian kecil BUMD menjadi penopang utama pendapatan daerah.

Selain itu, FPKS juga menyoroti rendahnya produktivitas aset daerah yang disertakan sebagai modal (inbreng), lemahnya tata kelola perusahaan, serta adanya indikasi intervensi non-ekonomis dalam pengelolaan BUMD.

“Masih banyak aset BUMD yang idle, tidak produktif, bahkan tidak memiliki kejelasan legalitas. Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam manajemen aset dan tata kelola,” tegas Agus Cahyono.

Agus juga menyoroti belum adanya grand design atau peta jalan pengelolaan BUMD yang terintegrasi. Kondisi tersebut dinilai membuat arah bisnis BUMD tidak fokus dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih antar-entitas perusahaan daerah.

Baca Selengkapnya:

• Fraksi PAN DPRD Jawa Timur mendesak reformasi total tata kelola BUMD dengan menekankan pentingnya grand design, pengawasan profesional, dan indikator kinerja yang terukur

• Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur menyoroti krisis tata kelola dan lemahnya arah strategis BUMD yang dinilai berpotensi menghambat kontribusi perusahaan daerah terhadap ekonomi daerah 

FPKS Dorong Restrukturisasi dan Profesionalisme SDM BUMD

Sebagai solusi, FPKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap BUMD, khususnya perusahaan daerah yang berkinerja lemah atau terus mengalami kerugian.

Langkah restrukturisasi tersebut dapat dilakukan melalui merger, likuidasi, maupun rasionalisasi anak perusahaan agar BUMD lebih efektif dan efisien.

“Tanpa langkah tegas, BUMD yang tidak produktif justru akan terus menjadi beban fiskal daerah,” kata Agus Cahyono.

Selain restrukturisasi, FPKS juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten dengan indikator kinerja berbasis outcome, seperti profitabilitas dan kontribusi dividen terhadap daerah.

Reformasi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama. FPKS mendorong proses rekrutmen manajemen BUMD dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.

“Profesionalisme harus menjadi prinsip utama. Pengisian jabatan strategis tidak boleh didasarkan pada kedekatan, tetapi pada kompetensi,” imbuhnya.

Dalam jangka panjang, FPKS juga membuka peluang pembentukan BUMD baru di sektor strategis, seperti pangan dan transportasi, dengan syarat memiliki model bisnis yang jelas dan prospektif.

Baca Selengkapnya: Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur juga mengingatkan agar BUMD tidak dijadikan alat kepentingan politik yang dapat merusak profesionalisme dan tata kelola perusahaan daerah

Di akhir penyampaiannya, FPKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi rekomendasi tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD.

“Kami berharap hasil Pansus ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten demi terwujudnya BUMD yang sehat, profesional, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Agus Cahyono.