Penyaluran BLT Salah Sasaran, Suwandy Firdaus DPRD Jatim Dorong Verifikasi Data Penerima

Data Penerima Bantuan Dinilai Perlu Diperbarui

SURABAYA — Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mojokerto mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, H. Suwandy Firdaus, menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembaruan data penerima bantuan secara menyeluruh agar program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.

Menurutnya, masih ditemukan warga yang tergolong mampu menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru belum terakomodasi dalam daftar penerima.

Pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial secara berkala.

“Data desil 1 sampai 5 di Kabupaten Mojokerto terkesan masih perlu pembenahan terkait siapa yang berhak dan tidak berhak menerima BLT. Selama ini pemerataan BLT masih mengacu pada data lama. Karena itu, kami berharap Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto segera melakukan verifikasi data secara akurat agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Suwandy.

Ia menambahkan bahwa sebagian data lama sudah tidak relevan karena terdapat penerima yang telah meninggal dunia atau mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi.

“Hal ini harus dievaluasi dan diselesaikan melalui sinergi bersama antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pemerintah desa, dan lembaga terkait lainnya,” tegasnya.

DPRD Jatim Minta Validasi Data Bansos Lebih Akurat

Suwandy mengungkapkan bahwa akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Selama ini, data yang digunakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten masih bersumber dari data yang perlu diperbarui secara berkala.

“Data penerima bantuan harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kami turun memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, data yang digunakan tetap mengacu pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Karena itu, kami berharap ada tindak lanjut yang serius untuk memperbaiki validitas data,” jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang guna memastikan proses pembaruan data berjalan efektif.

Pendataan Ulang dan Pelibatan RT/RW Dinilai Penting

Menurut Suwandy, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan ulang dan verifikasi lapangan secara berkala. Langkah tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih valid dibandingkan hanya mengandalkan basis data lama.

Selain itu, pelibatan perangkat desa, RT, dan RW dianggap penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing.

“Harus dilakukan verifikasi ulang terhadap data yang ada. Saya siap mendampingi proses tersebut karena ini merupakan daerah pemilihan saya. RT dan RW perlu dilibatkan untuk mengusulkan nama-nama warga yang benar-benar berhak menerima BLT maupun PKH agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Bantuan Sosial Harus Efektif Menekan Kemiskinan

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten dan Kota Mojokerto, Suwandy berharap penyaluran BLT dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat benar-benar menyasar masyarakat miskin yang membutuhkan.

Menurutnya, bantuan sosial yang tepat sasaran akan lebih efektif dalam membantu masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Harapan kami, bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Mojokerto,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perbaikan data penerima bantuan harus menjadi prioritas agar program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan Data Bansos Sejalan dengan Upaya Penguatan Perlindungan Sosial

Dorongan untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial sejalan dengan berbagai upaya DPRD Jawa Timur dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan dan memastikan perlindungan sosial berjalan efektif.

Baca Selengkapnya

• DPRD Jatim sebelumnya menyoroti persoalan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja yang masih menerima upah di bawah UMK dan pentingnya efektivitas program bantuan sosial tahun 2026

• DPRD Jatim juga meminta pendataan penerima bantuan berbasis DTSEN dilakukan lebih selektif agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan benar-benar diterima kelompok rentan

• Dukungan terhadap program bantuan sosial juga ditunjukkan DPRD Jatim melalui apresiasi terhadap peningkatan anggaran bansos yang dinilai berpihak kepada masyarakat kurang mampu