Presiden Rombak Pimpinan BGN, Cahyo Harjo Prakoso Apresiasi dan Siap Kawal Ketat Kualitas MBG
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). DPRD Jatim menegaskan komitmennya untuk mengawal kualitas dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur.
DPRD Jatim Apresiasi Pergantian Pimpinan Badan Gizi Nasional
SURABAYA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) per 2 Juni 2026.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk menjaga mutu serta menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.
Menurutnya, penyegaran kepemimpinan di tubuh BGN merupakan respons terhadap berbagai evaluasi, masukan, dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program MBG.
“Tentu ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan Program MBG, yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dapat berjalan dengan baik, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia,” ujar Cahyo di Surabaya, Rabu (03/06/2026).
Baca Selengkapnya: Fraksi Gerindra DPRD Jatim mendukung pergantian Kepala BGN dan meyakini Program MBG akan semakin optimal serta menjangkau lebih banyak penerima manfaat
Evaluasi dan Tata Kelola Dinilai Penting untuk Keberhasilan MBG
Perombakan struktural yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga mengubah posisi wakil kepala yang kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Trenggono.
Cahyo menilai pembenahan lini manajerial tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola tingginya antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya itu menegaskan bahwa tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dari pimpinan baru BGN akan berdampak langsung pada kualitas layanan dan ketepatan sasaran program.
“Kami memandang bahwa evaluasi dan pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan sistem program sekaligus keseriusan Presiden untuk memastikan aspirasi dan masukan masyarakat yang sangat antusias terhadap Program MBG dapat diakomodasi dengan baik,” tandasnya.
Menurut Cahyo, evaluasi berkala memang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program nasional berskala besar.
Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menegaskan operasional SPPG berada di bawah kewenangan BGN dan memerlukan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan Program MBG
Komisi E DPRD Jatim Siap Perkuat Pengawasan MBG
Cahyo memastikan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi Program MBG di tingkat daerah.
Menurutnya, koordinasi antara kebijakan makro BGN di tingkat pusat dengan pelaksanaan teknis oleh pemerintah daerah perlu diperkuat agar kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta manfaat program dapat terjaga secara optimal.
“Kami, sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Komisi E, akan mendukung penuh langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah pusat dan pimpinan BGN yang baru. Kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini semakin baik dan kualitasnya tetap terjaga,” tegasnya.
Cahyo menambahkan bahwa Program MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sejak usia dini.
Ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program agar manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima langsung, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi sektor pangan nasional. Salah satu contoh manfaat ekonomi tersebut adalah potensi penyerapan produk peternakan melalui Program MBG yang sebelumnya didorong DPRD Jawa Timur untuk membantu stabilisasi harga telur di tingkat peternak.
Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mengusulkan optimalisasi Program MBG untuk menyerap produksi telur peternak dan menjaga stabilitas harga pangan
“Pada intinya, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program ini adalah program yang sangat baik. Program ini merupakan upaya negara dalam membangun gizi anak-anak dan memperkuat kualitas bangsa pada masa depan,” pungkas Cahyo.










