Iwan Zunaih Dukung Perpres 111/2025, Minta Pengawasan Konten LGBTQ di Media Sosial Diperkuat

DPRD Jatim Dukung Implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025

SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Iwan Zunaih menyatakan dukungannya terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dalam kebijakan umum pertahanan negara.

Menurut Iwan, kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengawasan dan pengendalian yang lebih optimal.

"Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang menyebut LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter itu memang benar. Artinya memang harus diwaspadai," ujarnya di Surabaya, Minggu (19/07/2026).

Soroti Pengawasan Konten di Media Sosial

Iwan menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap konten di media sosial sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, pengawasan di ruang digital masih perlu ditingkatkan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

"Saya melihat masih ada kekurangan pada sisi kontrol media sosial. Pengawasan tersebut perlu terus ditingkatkan," katanya.

Ia juga menilai kewenangan pengawasan ruang digital berada pada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pembatasan terhadap konten yang beredar di platform digital.

Iwan Zunaih Dorong Peran Pemerintah Pusat

Selain mendukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, Iwan berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mengambil langkah lebih aktif dalam memperkuat pengawasan media sosial.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif.

"Kementerian Komdigi memiliki kewenangan dalam pengaturan ruang digital. Karena itu pengawasan terhadap media sosial perlu terus diperkuat," pungkasnya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim dorong regulasi daerah sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 111 Tahun 2025

• Sumardi mendorong regulasi daerah untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025