DPRD Jatim Dukung 29 Program Prabowo Hapus Kemiskinan Ekstrem, Tekankan Ketepatan Sasaran

DPRD Jatim Minta Program Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran

SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus anggota Fraksi Gerindra, Budiono, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 29 program untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menurut Budiono, berbagai program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk di Jawa Timur.

"Program-program ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai data penerima tidak akurat atau bantuan justru tidak diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran," ujar Budiono, Selasa (21/7/2026).

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan 29 kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Program tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni program penghapusan kemiskinan menuju nol persen kemiskinan, program universal, dan program afirmatif.

DPRD Jatim Dorong Sinergi dan Pemberdayaan Masyarakat

Budiono menilai keberhasilan program nasional tersebut sangat bergantung pada validitas data penerima manfaat serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk besar memerlukan sinergi hingga tingkat kabupaten, kota, dan desa agar seluruh program dapat berjalan efektif.

"Jawa Timur memiliki wilayah yang luas dan karakteristik masyarakat yang beragam. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa harus diperkuat," katanya.

Ia menjelaskan sejumlah program yang telah dijalankan pemerintah meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Sekolah Rakyat, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Kartu Sembako, bantuan sosial ATENSI, serta jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Selengkapnya:

• Pansus LKPJ DPRD Jatim soroti angka kemiskinan yang belum turun

• DPRD Jatim soroti ketimpangan ekonomi antardaerah

• DPRD Jatim minta capaian WTP berdampak pada penurunan kemiskinan

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi, antara lain subsidi LPG, solar, listrik, bantuan pangan, hingga diskon transportasi. Sementara program universal meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sedangkan program afirmatif mencakup magang lulusan sarjana, beasiswa, subsidi pupuk, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM.

Budiono menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial semata, tetapi juga harus disertai program pemberdayaan agar masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, dan penguatan ekonomi.

"Bantuan sosial penting, tetapi pemberdayaan juga harus diperkuat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk naik kelas, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan," tegasnya.

Ia berharap implementasi seluruh program dilakukan secara konsisten, didukung data yang valid, pengawasan yang kuat, serta selaras dengan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.