Khusnul Khuluk Soroti Jalan Rusak, Minim PJU, dan Krisis Air Bersih di Jember-Lumajang

Infrastruktur Jadi Keluhan Utama Warga

SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Jember-Lumajang, Khusnul Khuluk, menyoroti kondisi infrastruktur yang masih menjadi persoalan di dua wilayah tersebut. Berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterimanya saat reses, kerusakan jalan kabupaten, minimnya penerangan jalan umum (PJU), dan krisis air bersih menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera ditangani.

Menurut Khusnul, kerusakan jalan kabupaten tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu distribusi hasil pertanian.

"Jalan-jalan kabupaten di Jember dan Lumajang saat ini masih banyak yang rusak. Padahal ini jalur utama warga untuk ke pasar, ke sawah, dan mengangkut hasil bumi. Kalau dibiarkan terus, tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat," ujarnya.

Minim PJU Dinilai Tingkatkan Risiko Kejahatan

Selain kondisi jalan, Khusnul juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan kabupaten dan desa.

Ia menilai kondisi jalan yang gelap meningkatkan risiko tindak kriminal, termasuk aksi begal dan pencurian ternak yang meresahkan masyarakat.

"Di beberapa ruas jalan kabupaten dan desa itu gelap gulita. Ini yang membuat rawan terjadi begal, terutama saat warga pulang malam dari sawah atau pasar," katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat penambahan PJU di titik-titik rawan untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui perangkat daerah terkait memberikan dukungan terhadap percepatan penanganan infrastruktur tersebut.

"Kami minta Pemprov Jatim segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak dan penambahan PJU di titik-titik rawan. Keamanan warga adalah prioritas. Jangan sampai karena infrastruktur yang buruk, masyarakat jadi korban kejahatan," tegasnya.

Berita Terkait

• Khusnul Khuluk konsisten desak Pemprov Jatim untuk meningkatkan distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat Lumajang yang terdampak kekeringan serta menyiapkan solusi jangka panjang
• Satib, anggota DPRD Jatim dari Dapil 5 lainnya, juga meminta Pemprov Jawa Timur segera menyalurkan bantuan air bersih ke Kabupaten Jember yang menetapkan status siaga darurat akibat kekeringan
• Anggota DPRD Jatim Dapil 9 minta BPBD dan instansi terkait gerak cepat dalam penanganan krisis air bersih yang juga menimpa warga Kab. Ngawi

Krisis Air Bersih Belum Terselesaikan

Selain persoalan infrastruktur, Khusnul mengungkapkan krisis air bersih masih menjadi persoalan serius di wilayah utara Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil reses, dua desa yang terdampak paling parah adalah Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, dan Desa Sawaran Lor, Kecamatan Klakah. Ia juga mengingatkan bahwa apabila musim kemarau terus berlangsung, krisis air berpotensi meluas ke sejumlah desa lain di Kecamatan Klakah, Ranuyoso, hingga Kedungjajang.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian warga terpaksa membeli air bersih, sementara lainnya mengambil air dari desa lain menggunakan jeriken dengan sepeda motor maupun kendaraan roda tiga.

"Kita dari PKS juga ikut membantu air bersih kepada warga karena warga di wilayah utara memang sangat membutuhkan," ujarnya.

Menurut Khusnul, bantuan air bersih bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar persoalan. Ia menilai diperlukan solusi jangka panjang melalui dukungan anggaran pemerintah.

"Masalah air ini memang harus ada penyelesaian yang permanen, yang hal itu bisa menggunakan dana APBD Lumajang. Kita juga akan membawa masalah ini ke Provinsi Jawa Timur dengan harapan ada solusi bersama untuk menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.