gerbang baru nusantara

Miseri Efendy Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Dapil IX Jatim, Minta Tambahan Dukungan Anggaran Pemprov

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Miseri Efendy menilai pembangunan infrastruktur di Dapil IX belum merata akibat keterbatasan anggaran. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan anggaran yang lebih besar serta meninjau langsung kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

Try Wahyudi
Senin, 03 Agustus 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Miseri Efendy menilai pembangunan infrastruktur di Dapil IX belum merata akibat keterbatasan anggaran.

DPRD Jatim Nilai Infrastruktur Dapil IX Masih Belum Merata

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Miseri Efendy, menilai pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan masih belum merata. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Miseri saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Timur, Senin (3/8/2026). Miseri mencontohkan sejumlah kawasan yang masih memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur, di antaranya Kecamatan Ngrayun, kawasan Gunung Wilis, Kecamatan Panggul, Telaga Ngebel, Kecamatan Sooko, serta beberapa wilayah lainnya di Dapil IX.

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan perhatian lebih agar kesenjangan pembangunan antardaerah tidak semakin melebar.

"Butuh kehadiran Pemprov Jatim untuk membantu. Kalau dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial," ujarnya.

Anggaran Infrastruktur Dinilai Belum Mencukupi

Miseri menyoroti alokasi anggaran infrastruktur di Kabupaten Ponorogo yang dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya desa yang harus dilayani.

Ia menjelaskan, dari total APBD Kabupaten Ponorogo sekitar Rp2,3 triliun, anggaran pembangunan jalan hanya sekitar Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di 307 desa yang tersebar di 21 kecamatan.

"Anggaran APBD di Ponorogo sekitar Rp2,3 triliun, sedangkan anggaran jalan hanya Rp150 miliar untuk menangani pembangunan infrastruktur di 307 desa dan 21 kecamatan," jelasnya.

Baca Selengkapnya:

Dorong OPD Pemprov Turun Langsung ke Lapangan

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo itu mengaku siap mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur di wilayah Dapil IX.

Menurutnya, kunjungan lapangan diperlukan agar pemerintah provinsi memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan pembangunan di daerah.

"Saya siap mengajak mereka turun langsung dan Dapil IX sangat membutuhkan gelontoran dana dari Pemprov Jatim," pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu