Raih Peringkat Ketiga Nasional Pengelolaan JDIH 2025, DPRD Jatim Siapkan Evaluasi Efektivitas Perda

DPRD Jatim Raih Peringkat Ketiga Nasional Pengelolaan JDIH

Surabaya — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meraih peringkat ketiga nasional dalam Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 untuk kategori DPRD Provinsi. DPRD Jatim berhasil meraih predikat Utama dengan skor 97.

Capaian ini menjadi lonjakan prestasi signifikan. Pada tahun sebelumnya, DPRD Jatim belum berhasil menembus posisi lima besar nasional dan hanya mengantongi skor di kisaran 80-an.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa, saat menerima penghargaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, mengapresiasi capaian kinerja pengelolaan JDIH tersebut.

Menurutnya, integrasi JDIH merupakan wujud komitmen DPRD Jatim untuk menghadirkan keterbukaan informasi hukum yang komprehensif bagi masyarakat.

"JDIH ini pada dasarnya adalah bagaimana kita mengelola perda-perda yang kita miliki, raperda, naskah akademik, hingga informasi peraturan perundang-undangan, khususnya di Jawa Timur. Ini membuktikan DPRD Jatim serius mewujudkan meaningful participation, mendorong masyarakat terlibat aktif mencermati produk hukum daerah," tegas Yordan.

Prestasi JDIH Diikuti Evaluasi Efektivitas Perda

Kendati mengukir prestasi dari sisi tata kelola dokumentasi dan penyajian data hukum, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pihaknya tidak berpuas diri. Ia menyoroti tantangan implementasi peraturan daerah (Perda) di lapangan yang masih memerlukan pembenahan mendasar.

Yordan mengakui, pengelolaan JDIH masih berada pada ranah transparansi dan penyajian produk hukum yang ada. Sementara itu, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda di tengah masyarakat, DPRD Jatim kini tengah menyiapkan skema evaluasi secara menyeluruh.

"Ini baru dalam kategori pengelolaan JDIH. Masih ada hal lain terkait review perda. Terkait tidak efektifnya perda-perda, ini tentu akan kita evaluasi. Kami mendorong teman-teman DPRD untuk mencermati satu per satu, bahkan kita merencanakan program evaluasi Perda agar bisa kita melototi implementasinya," jelas Yordan.

Evaluasi Perda tersebut direncanakan tidak hanya melibatkan Bapemperda atau tenaga ahli, tetapi juga menyasar seluruh anggota DPRD di tiap-tiap komisi. Hasil peninjauan tersebut nantinya akan dihimpun ke dalam sebuah sistem aplikasi terpadu.

DPRD Jatim Soroti Perda yang Belum Ditindaklanjuti Pergub

Yordan juga mengatakan, selain efektivitas Perda, masalah belum terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksana menjadi perhatian Bapemperda. Pihaknya akan mendorong Gubernur agar segera menerbitkan Pergub untuk Perda yang telah disahkan.

"Sesuai ketentuan, umumnya kita minta Pergub itu sudah terbit enam bulan setelah Perda diundangkan. Namun, problemnya bukan cuma Pergub, tapi juga ketersediaan anggaran di APBD dan skala prioritas. Sering kali Perda inisiatif DPRD kurang terperhatikan karena banyaknya agenda daerah," ungkapnya.

Evaluasi Perda Didorong Berorientasi pada Dampak

Melalui langkah penataan terhadap Perda yang sudah tidak relevan serta peninjauan ulang efektivitas Perda yang masih berjalan, DPRD Jatim, tegas Yordan, berharap produk hukum yang dilahirkan tidak hanya unggul dari sisi dokumentasi digital, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (ari)

Baca Selengkapnya: Komisi Informasi Jawa Timur sebelumnya mengapresiasi kinerja PPID DPRD Jatim dalam menyediakan informasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat