Pasang Badan untuk Kesejahteraan Guru, Rasiyo Minta Pemerintah Pusat Cairkan Dana Tunda Salur Rp1,3 Triliun

SURABAYA — Langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menagih dana tunda salur sebesar Rp1,3 triliun kepada pemerintah pusat mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo mendukung upaya Khofifah menagih dana tersebut kepada pemerintah pusat.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, dana tersebut telah dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia menilai keterlambatan administrasi beberapa hari tidak semestinya menjadi alasan dana yang telah dialokasikan dalam DAU tidak dibayarkan. Rasiyo menyampaikan hal itu pada Kamis (20/08/2026).

Pembayaran TPG Harus Diprioritaskan

Rasiyo mengatakan Komisi E DPRD Jawa Timur telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengupayakan agar pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat ditanggulangi terlebih dahulu melalui APBD Jawa Timur.

“Nanti diganti oleh pusat. Namun, pihak Kemendagri menyampaikan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh staf, bukan pengambil keputusan. Karena itu, saya belum yakin,” jelasnya.

Rasiyo mendukung langkah Gubernur Khofifah menagih dana tersebut kepada pemerintah pusat dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Bagi saya, yang terpenting adalah hak guru harus dibayarkan. Jangan sampai tidak dibayar,” tegasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim meminta kebijakan beban kerja guru CASN tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik

Kesejahteraan Guru Menjadi Perhatian DPRD Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,3 triliun yang berstatus tunda salur.

Khofifah mengatakan Jawa Timur telah menerima transfer sebesar Rp19 miliar. Nilai tersebut masih jauh di bawah jumlah TKD yang belum disalurkan kepada Jawa Timur.

Salah satu komponen penting dalam dana tersebut ialah TPG dengan alokasi mencapai Rp276 miliar.

“Di dalamnya terdapat alokasi TPG sebesar Rp276 miliar,” ujar Khofifah. (Yudhie)

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong guru swasta memperoleh prioritas dalam kebijakan pendidikan