Atasi Kekeringan Jatim, Puguh Dorong Pemprov Susun Grand Design Permanen

SURABAYA — Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau di sejumlah wilayah Jawa Timur membutuhkan penanganan terintegrasi dan berkelanjutan. Penanganan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika krisis terjadi, tetapi perlu dibarengi pembangunan infrastruktur air untuk mengurangi kerentanan daerah terdampak.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menanggapi dampak kekeringan yang mulai terasa di sejumlah daerah. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menyusun grand design penanganan kekeringan agar krisis air yang berulang tidak terus-menerus ditangani dengan pola darurat.

Puguh menilai distribusi air menggunakan armada tangki tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, bagi daerah yang menjadi langganan kekeringan, langkah tersebut perlu diikuti solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan.

“Kalau di daerah itu sudah menjadi langganan kekeringan, maka bisa dipastikan setiap tahun ketika masuk musim kemarau pasti akan terjadi lagi. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan solusi tambal sulam—saat kering kirim tangki, tahun depan kirim lagi. Ini bukan solusi permanen,” jelas Puguh ketika ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (22/09/2026).

Dorongan terhadap solusi jangka panjang juga disampaikan sejumlah anggota DPRD Jatim. Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati, misalnya, mendorong penguatan ketahanan air setelah 24 kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status kedaruratan kekeringan. Langkah yang didorong mencakup pemetaan kebutuhan, tandon, sumber air alternatif, embung, pemanenan air hujan, hingga jaringan distribusi.

Baca Selengkapnya: Lilik Hendarwati mendorong Pemprov Jatim memperkuat ketahanan air dan mitigasi jangka panjang agar wilayah rawan tidak terus bergantung pada distribusi air darurat

Infrastruktur Air Permanen Dibutuhkan Daerah Rawan

Puguh menilai bantuan air bersih menggunakan armada tangki selama ini lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar harian warga, seperti minum, memasak, dan sanitasi. Sementara itu, kebutuhan air untuk sektor pertanian membutuhkan kapasitas dan infrastruktur yang berbeda.

“Mengandalkan tangki air untuk suplai lahan pertanian itu sangat tidak memungkinkan dan jauh dari kata cukup. Sektor pertanian kita membutuhkan infrastruktur pasokan air yang konkret dan permanen,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya tersebut.

Dampak kekeringan terhadap pertanian juga telah menjadi perhatian DPRD Jatim. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur yang diberitakan DPRD Jatim hingga 10/08/2026 mencatat 229,59 hektare lahan padi terdampak kekeringan, dengan 28,30 hektare di antaranya mengalami puso.

Di Kabupaten Tuban, Anggota Komisi B DPRD Jatim Aulia Hany Mustikasari sebelumnya juga mendorong pipanisasi, pompanisasi, pemanfaatan embung, serta sarana irigasi untuk menjaga produktivitas lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

Baca selengkapnya: Aulia Hany Mustikasari mendorong pipanisasi, pompanisasi, dan penguatan sarana irigasi untuk membantu sektor pertanian menghadapi kekeringan di Tuban

Kekeringan Mulai Dirasakan di Malang Raya

Krisis air juga menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Puguh mengatakan laporan kekeringan telah diterima dari masyarakat di sejumlah kecamatan di wilayah Malang bagian selatan.

“Di daerah Malang Selatan terutama, seperti Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Pagak, dan Kalipare sudah mulai terdampak kekeringan itu. BPBD dan beberapa NGO memang sudah turun membagikan air bersih, tapi sekali lagi itu hanya untuk kebutuhan dasar sehari-hari, bukan solusi untuk pertanian,” ungkapnya.

Data BPBD Kabupaten Malang yang diberitakan DPRD Jatim pada 12 September 2026 mencatat delapan desa di enam kecamatan mengalami krisis air bersih dan bergantung pada pasokan darurat. Wilayah tersebut tersebar di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Sumberpucung, Donomulyo, Kalipare, dan Pagak.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Siadi sebelumnya juga mendorong mitigasi jangka panjang melalui pipanisasi, sumur bor, optimalisasi waduk dan embung, serta penguatan infrastruktur air bersih di Kabupaten Malang.

Baca selengkapnya: Siadi mendorong mitigasi jangka panjang dan penguatan infrastruktur setelah delapan desa di Kabupaten Malang mengalami krisis air bersih

Puguh Dorong Grand Design hingga Tingkat Desa

Untuk mengurangi dampak berantai terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, Puguh mendorong Pemprov Jatim menyiapkan langkah preventif melalui grand design penanganan kekeringan yang terukur hingga tingkat desa.

Perencanaan tersebut, menurutnya, perlu disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya air di setiap wilayah sehingga intervensi pemerintah tidak disamaratakan.

Salah satu langkah yang didorong ialah pengalokasian anggaran untuk pembangunan sumur artesis atau sumur bor pada titik-titik yang secara teknis memungkinkan dan memiliki kerawanan kekeringan. Selain itu, sumber mata air dengan debit memadai dapat dioptimalkan melalui pembangunan tandon penampungan berkapasitas besar serta jaringan pemipaan permanen menuju permukiman dan kawasan pertanian.

“Dengan grand design dan solusi yang permanen, ketika memasuki musim kemarau masyarakat maupun para petani tidak perlu bingung dan khawatir lagi akan keberlanjutan hidup dan pertanian mereka,” pungkas Puguh. (ari)