Lilik Hendarwati Dorong Pemprov Jatim Perkuat Ketahanan Air Hadapi Kekeringan

SURABAYA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendorong perubahan pola penanganan kekeringan di Jawa Timur. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih saat krisis terjadi, tetapi mulai memperkuat ketahanan air di daerah yang berulang kali terdampak musim kemarau.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul meluasnya dampak kekeringan di Jawa Timur. Sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan, baik dalam kategori siaga darurat maupun tanggap darurat.

Lilik menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekeringan tidak lagi cukup ditangani sebagai persoalan musiman. Keterbatasan air dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memengaruhi sektor pertanian, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Ketika 24 kabupaten/kota sudah menetapkan status kedaruratan kekeringan, maka yang dibutuhkan bukan hanya respons ketika masyarakat sudah kehabisan air. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan air bersih secara cepat, adil, dan tepat sasaran, sekaligus menyiapkan mitigasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau,” kata Lilik.

Infrastruktur Air Perlu Diperkuat di Daerah Rawan

Menurut Lilik, pengiriman air bersih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, daerah yang menjadi langganan kekeringan memerlukan intervensi lebih permanen agar tidak terus bergantung pada pasokan air menggunakan kendaraan tangki.

Pemerintah daerah bersama Pemprov Jawa Timur, kata dia, perlu memetakan kebutuhan infrastruktur berdasarkan karakteristik setiap wilayah. Penyediaan tandon, pengembangan sumber air alternatif, embung, pemanenan air hujan, hingga jaringan distribusi dapat menjadi bagian dari mitigasi di tingkat desa.

Dorongan terhadap solusi permanen juga muncul dari anggota DPRD Jatim lainnya. Anggota DPRD Jatim Heri Romadhon, misalnya, mendorong pembangunan jaringan air bersih, pipanisasi sumber mata air, serta sumur bor di daerah yang mengalami krisis air di Kabupaten Blitar.

Baca Selengkapnya: Heri Romadhon mendorong pembangunan infrastruktur air permanen agar wilayah rawan kekeringan di Blitar tidak terus bergantung pada distribusi air darurat

Lilik Usulkan Kampung Tahan Kekeringan

Sebagai salah satu langkah penguatan mitigasi, Lilik mengusulkan pembentukan program “Kampung Tahan Kekeringan” di desa-desa yang memiliki riwayat krisis air.

Konsep tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan desa memenuhi kebutuhan air ketika memasuki musim kemarau. Infrastruktur yang dibangun dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, mulai dari tandon komunal, sumur atau sumber air alternatif, embung desa, fasilitas pemanenan air hujan, hingga sistem distribusi sederhana.

“Yang kita bangun bukan hanya bantuan air untuk hari ini, tetapi kemampuan masyarakat bertahan menghadapi kemarau berikutnya,” tegasnya.

Pendekatan antisipatif terhadap kekeringan sebelumnya juga disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im. Saat menyoroti ancaman krisis air di Pacitan, Suli meminta pemerintah bergerak sebelum masyarakat benar-benar mengalami kesulitan air bersih. Penguatan sumur bor, embung, pipanisasi, dan konservasi sumber mata air menjadi beberapa langkah yang didorong.

Baca Selengkapnya: Suli Da’im mendorong mitigasi sejak dini serta penguatan infrastruktur untuk mencegah krisis air bersih berulang di wilayah rawan kekeringan Pacitan

Data Kekeringan Jadi Dasar Distribusi Bantuan

Selain infrastruktur, Lilik menyoroti pentingnya akurasi data dalam menentukan intervensi pemerintah. Ia mendorong adanya satu data kekeringan Jawa Timur yang dapat menjadi rujukan lintas instansi.

Data tersebut perlu menggambarkan kondisi secara rinci, mulai dari desa yang memiliki risiko kekeringan, jumlah kebutuhan air masyarakat, sumber air yang masih tersedia, fasilitas penampungan, titik distribusi, hingga kelompok warga yang membutuhkan prioritas layanan.

“Dengan data tersebut, bantuan tidak boleh menunggu laporan datang. Pemerintah bisa bergerak lebih cepat berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah,” ujarnya.

Basis data tersebut juga dinilai penting untuk membangun standar pelayanan air bersih saat kondisi darurat. Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menentukan waktu respons, lokasi distribusi, kebutuhan tandon komunal, serta kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Kekeringan Juga Tekan Sektor Pertanian

Penguatan ketahanan air, menurut Lilik, perlu menjangkau kawasan pertanian. Pasalnya, berkurangnya pasokan air selama musim kemarau berpotensi mengganggu irigasi dan produktivitas petani.

Ia mendorong agar perencanaan pertanian mempertimbangkan kemampuan sumber daya air setiap wilayah. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui efisiensi irigasi, penyesuaian komoditas dengan ketersediaan air, konservasi kawasan tangkapan air, penghijauan, serta perlindungan sumber mata air.

Persoalan serupa pernah disampaikan petani kepada Anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo saat reses di Kabupaten Bojonegoro. Petani mengeluhkan sulitnya memperoleh air irigasi ketika musim kemarau. Freddy kemudian meminta Pemprov Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo mengevaluasi pengelolaan distribusi air agar kebutuhan pertanian turut diperhatikan.

Baca Selengkapnya: Freddy Poernomo menyerap aspirasi petani Bojonegoro terkait keterbatasan air irigasi saat musim kemarau dan mendorong evaluasi pengelolaan distribusi air

Kelompok Rentan Perlu Diprioritaskan

Lilik juga meminta kebijakan penanganan kekeringan mempertimbangkan kondisi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses air bersih.

Lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta keluarga yang tidak memiliki akses memadai terhadap sumber air perlu dipetakan agar mendapatkan prioritas dalam distribusi bantuan.

Pada saat yang sama, masyarakat didorong terlibat dalam menjaga ketahanan air di lingkungannya. Penggunaan air secara bijak, menjaga sumber mata air, menyiapkan cadangan sesuai kebutuhan, serta melaporkan gejala krisis air sejak dini dinilai dapat membantu pemerintah mempercepat penanganan.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Penanganan kekeringan harus memastikan kelompok rentan tidak semakin terdampak,” katanya.

FPKS Dorong Roadmap Ketahanan Air Jawa Timur

Untuk memperkuat penanganan dalam jangka panjang, Fraksi PKS DPRD Jatim mendorong penyusunan roadmap ketahanan air Jawa Timur.

Lilik menilai perencanaan tersebut diperlukan untuk menyatukan kebijakan penanganan darurat dengan pembangunan infrastruktur, konservasi sumber daya air, pertanian, dan pelayanan air bersih.

Penyusunannya juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pemprov Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi yang menangani sumber daya air, Dinas Pertanian, PDAM atau Perumda Air Minum, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta masyarakat.

“Bagi kami, air bukan sekadar bantuan ketika bencana datang. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya,” tutur Lilik.

Ia berharap meluasnya kekeringan dapat menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh. Tujuannya, daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan memiliki kemampuan lebih baik menghadapi musim kemarau pada tahun-tahun berikutnya.

“Jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali bertanya, ‘air harus dikirim ke mana?’ Yang harus mulai kita pikirkan adalah, ‘bagaimana agar desa-desa kita tidak lagi selalu menjadi korban kekeringan?’ Itulah mitigasi yang sesungguhnya,” pungkasnya.