Puguh Wiji Soroti Rendahnya Serapan Pekerja Formal di Jawa Timur

SURABAYA — Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan apabila tidak diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas meminta pemerintah memperluas kesempatan kerja yang produktif dan memberikan perlindungan bagi pekerja.

Menurut Puguh, momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada Senin (12/10/2026) perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan peningkatan investasi atau aktivitas ekonomi, tetapi harus membuka peluang penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Puguh Soroti Kualitas Lapangan Kerja di Jatim

Puguh mengacu pada data ketenagakerjaan Jawa Timur yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,55 persen pada Februari 2026.

Meski demikian, berdasarkan angka yang disampaikannya, proporsi penduduk bekerja di sektor formal baru mencapai 35,56 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perluasan kesempatan kerja tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang memperoleh pekerjaan, tetapi juga kualitas dan perlindungan dalam bekerja.

“Pekerjaan rumah terbesar kita bukan hanya menurunkan pengangguran terbuka, melainkan memperluas kesempatan kerja yang layak, produktif, dan terlindungi. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan rumah tangga,” tegas Puguh.

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menilai peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Menjangkau UMKM dan Perdesaan

Puguh menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen perlu memberikan dampak lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Ia mengingatkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya berlangsung di kawasan industri dan pusat perkotaan.

Menurutnya, penguatan sektor riil perlu diarahkan hingga ke desa, wilayah kepulauan, dan kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi.

Salah satu langkah yang disorotinya ialah perluasan akses pembiayaan usaha dengan bunga terjangkau.

Puguh mencontohkan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan bunga 3 persen yang dinilai perlu menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, termasuk mereka yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan.

Selain pembiayaan, ia mendorong pengembangan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan agar pertumbuhan produksi turut meningkatkan penghasilan pelaku usaha.

Perhatian terhadap peningkatan nilai ekonomi produk lokal sebelumnya juga muncul dalam pembahasan DPRD Jatim mengenai pengembangan hilirisasi.

Baca selengkapnya: Ibnu Alfandy Yusuf sebelumnya mendorong peningkatan daya saing produk Jawa Timur melalui dua raperda yang berkaitan dengan ekosistem produk halal dan hilirisasi peternakan

Pembahasan tersebut menjadi konteks penguatan nilai tambah produk daerah, meskipun tidak secara khusus membahas kondisi pekerja formal.

Pendidikan Vokasi Didorong Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

Puguh juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja.

Menurutnya, sekolah menengah kejuruan (SMK) dan lembaga pendidikan vokasi perlu membangun kerja sama yang lebih erat dengan industri, UMKM, dan sektor pertanian modern.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu lulusan memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha sekaligus membuka peluang berwirausaha.

Puguh menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan kerja yang produktif.

Sebelumnya, ia juga pernah menyampaikan perhatian terhadap akses pendidikan bagi masyarakat Jawa Timur.

Baca selengkapnya: Puguh Wiji sebelumnya menegaskan bahwa pendidikan gratis perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata, bukan berhenti pada janji

Perhatian terhadap pendidikan tersebut berkaitan dengan pandangannya mengenai pentingnya memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan daerah.

Pemerataan Ekonomi Masih Menjadi Tantangan

Puguh mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan akses pelayanan dasar dan infrastruktur.

Ia menyoroti pentingnya pemeliharaan jalan, sarana irigasi, dan perluasan jaringan internet untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di daerah yang belum memperoleh akses memadai.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta manfaatnya terhadap aktivitas ekonomi setempat.

Perhatian mengenai pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi juga sebelumnya disampaikan anggota DPRD Jatim lainnya.

Baca selengkapnya: Anik Maslachah sebelumnya menyoroti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang masih menyisakan pekerjaan rumah dalam pemerataan manfaat pembangunan

Pemberitaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan Puguh bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan lebih luas oleh masyarakat, termasuk kelompok yang tinggal di wilayah perdesaan dan kepulauan.

APBD Diminta Berorientasi pada Manfaat bagi Masyarakat

Selain persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan, Puguh meminta pemerintah memperhatikan kualitas layanan kesehatan serta ketepatan penyaluran perlindungan sosial.

Ia menyoroti perlunya peningkatan pelayanan puskesmas, posyandu, dan sistem rujukan kesehatan bagi masyarakat di wilayah dengan akses terbatas.

Pendataan penerima bantuan sosial juga dinilai perlu diperkuat agar dukungan pemerintah menjangkau keluarga prasejahtera dan kelompok rentan secara tepat sasaran.

Puguh mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan ketahanan terhadap bencana, kelestarian lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Pada Hari Jadi ke-81 ini, mari kita jadikan komitmen ‘Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan’ sebagai kontrak pelayanan yang nyata. Setiap rupiah APBD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang dekat, pekerjaan yang layak, serta pembangunan yang merata bagi seluruh warga Jawa Timur,” pungkasnya.

Menurut Puguh, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya pertumbuhan indikator ekonomi daerah. (Ari)