Anik Maslachah: Ekonomi Jatim Tumbuh, Pemerataan Masih Jadi PR

SURABAYA — Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen pada Semester I 2026 belum menghilangkan tantangan pemerataan kesejahteraan. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslachah mendorong pembangunan ekonomi ke depan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi semakin diarahkan untuk mempersempit kesenjangan antardaerah dan memperkuat ekonomi perdesaan.

Momentum menjelang Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi refleksi bagi Anik terhadap capaian sekaligus pekerjaan rumah pembangunan daerah. Menurutnya, indikator pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan menunjukkan perkembangan positif, tetapi manfaat pertumbuhan perlu semakin merata.

Data BPS menunjukkan ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 tumbuh 5,84 persen secara kumulatif dibandingkan Semester I 2025. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Pada periode yang berbeda, ekonomi Jatim Triwulan II 2026 tumbuh 5,72 persen secara tahunan (year-on-year).

Anik menilai capaian tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang semakin merata.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama indikator kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Penurunan kemiskinan menunjukkan perkembangan positif, tetapi perbedaan kondisi antardaerah masih membutuhkan intervensi pembangunan.

Kemiskinan Turun Menjadi 9,06 Persen

BPS mencatat persentase penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2026 sebesar 9,06 persen atau sekitar 3,712 juta orang. Angka tersebut turun 0,24 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 9,30 persen atau sekitar 3,80 juta orang.

Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator yang disoroti Anik dalam melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan secara agregat belum berarti tantangan pemerataan selesai.

Kesenjangan kemiskinan antara desa dan kota, misalnya, masih terlihat. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat 12,38 persen, sedangkan di perkotaan 6,66 persen. Keduanya memang turun dibandingkan September 2025, masing-masing dari 12,55 persen dan 6,93 persen.

Bagi Anik, kondisi tersebut menunjukkan perlunya memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi di luar pusat-pusat kegiatan ekonomi utama.

Industri Pengolahan Masih Jadi Penopang Utama

Struktur perekonomian Jawa Timur pada Semester I 2026 masih ditopang sektor industri pengolahan. Kontribusinya tercatat 31,27 persen, disusul perdagangan sebesar 18,49 persen dan pertanian 10,87 persen.

Anik menilai penguatan sektor produktif perlu dibarengi perluasan pusat pertumbuhan agar manfaat kegiatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada kawasan tertentu.

“Industri pengolahan dan perdagangan yang menjadi motor penggerak utama masih terpusat di wilayah Ring I, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Akibatnya, limpahan pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat di luar wilayah aglomerasi tersebut, terutama di kawasan Madura dan wilayah selatan seperti Trenggalek, Pacitan, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi bagian selatan,” ujar Anik.

Karena itu, Anik mendorong penguatan konektivitas sebagai salah satu instrumen untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi.

“Memecah isolasi geografis di wilayah tertinggal seperti Madura dan pesisir selatan guna menarik arus investasi keluar dari kawasan Ring I,” katanya.

JLS dan Hilirisasi Didorong Perluas Pusat Pertumbuhan

Salah satu infrastruktur yang dinilai strategis adalah Jalur Lintas Selatan (JLS). Menurut Anik, peningkatan konektivitas wilayah selatan dapat membuka akses terhadap sektor pariwisata, logistik, pertanian, perikanan, serta kegiatan industri berbasis potensi lokal.

Ia juga mendorong hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri besar.

“Mengembangkan industri hilirisasi perdesaan guna mendongkrak nilai tambah produk lokal,” sambungnya.

Pengembangan industri berbasis komoditas lokal dinilai dapat memperpanjang rantai nilai di daerah sehingga produk pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.

Pendekatan tersebut juga diharapkan memperbesar peluang kerja dan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan.

Raperda Komisi B Didorong Perkuat Ekonomi Perdesaan

Anik mengatakan Komisi B DPRD Jatim tengah mendorong regulasi yang menyasar penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Dua sektor yang menjadi perhatian adalah hilirisasi peternakan dan fasilitasi produk halal. Melalui kebijakan tersebut, pengembangan produk lokal diharapkan tidak berhenti pada produksi primer, tetapi dapat memperoleh nilai tambah melalui pengolahan, standardisasi, akses pasar, dan penguatan ekosistem usaha.

“Melalui momentum HUT ke-81 Jatim ini, kami berharap Raperda inisiatif Komisi B tentang hilirisasi peternakan dan fasilitasi produk halal bisa segera disahkan dan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan perdesaan secara signifikan,” pungkas Anik.

Dorongan agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan pemerataan juga sebelumnya muncul dalam pembahasan Perubahan APBD Jawa Timur 2026.

Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim meminta tambahan belanja P-APBD 2026 difokuskan pada pengurangan kemiskinan, penyempitan kesenjangan, penguatan infrastruktur pemerataan, dan pemberdayaan UMKM.

Baca selengkapnya: Fraksi Golkar DPRD Jatim meminta P-APBD 2026 diarahkan pada pengurangan kemiskinan, penyempitan kesenjangan, penguatan infrastruktur, dan UMKM

Persoalan kemiskinan di daerah juga menjadi perhatian Khusnul Khuluk. Ia mendorong penguatan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan masyarakat

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim sebelumnya menyoroti masih adanya 3,71 juta penduduk miskin di Jawa Timur meskipun tren kemiskinan mengalami penurunan. Fraksi tersebut mendorong penguatan ekonomi desa melalui pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan hilirisasi produk lokal.

Baca selengkapnya: Fraksi PDI Perjuangan menilai penurunan kemiskinan perlu diikuti penguatan ekonomi desa dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas

Bagi Anik, capaian pertumbuhan ekonomi perlu menjadi modal untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya. Tantangannya bukan hanya menjaga ekonomi tetap tumbuh, tetapi memastikan nilai tambah, investasi, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi semakin tersebar ke berbagai wilayah Jawa Timur. (Yudhie)