Fraksi Golkar Desak P-APBD Jatim 2026 Tepat Sasaran, Kemiskinan dan UMKM Jadi Sorotan

SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tambahan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sorotan utama Golkar mencakup pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Jairi Irawan, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).

Jairi menegaskan, tambahan anggaran dalam P-APBD tidak boleh berhenti pada pencapaian serapan anggaran. Belanja harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Tambahan anggaran pada P-APBD T.A. 2026 hendaknya dibelanjakan fokus pada target belanja prioritas, antara lain pengurangan angka kemiskinan, mempersempit ruang kesenjangan dan penguatan akses infrastruktur pemerataan,” kata Jairi.

Menurutnya, waktu pelaksanaan yang tersisa hingga akhir tahun juga harus menjadi perhatian. Program yang dibiayai melalui P-APBD harus memiliki kesiapan eksekusi sehingga anggaran tidak sekadar bertambah di atas kertas.

Subsidi Bunga UMKM Harus Tepat Sasaran

Selain kemiskinan dan pemerataan, Golkar menyoroti dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui penambahan subsidi bunga di Bank UMKM.

Jairi meminta kebijakan tersebut benar-benar menyasar nasabah baru Program Prokesra sehingga manfaatnya dapat dirasakan pelaku usaha yang membutuhkan akses pembiayaan.

“Penambahan subsidi bunga di Bank UMKM betul-betul dipergunakan untuk nasabah baru Program Prokesra,” ujarnya.

Golkar juga meminta belanja daerah berorientasi pada hasil atau outcome, bukan hanya tingkat penyerapan. Efisiensi anggaran, kata Jairi, tetap harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Dalam P-APBD 2026, belanja daerah bertambah sekitar Rp34,89 miliar menjadi Rp29,90 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah juga bertambah sekitar Rp34,89 miliar menjadi Rp26,53 triliun.

Fraksi Golkar turut mengingatkan agar pemanfaatan SiLPA untuk menutup defisit sekitar Rp3,37 triliun diarahkan pada kegiatan yang siap dilaksanakan dan sektor produktif. Langkah itu dinilai penting untuk membantu menekan ketimpangan.

Baca Selengkapnya: 

• Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat menyoroti ketepatan sasaran bansos sekaligus mendorong penguatan daya saing UMKM melalui modernisasi produksi dan perluasan pemasaran

• Pada Reses periode lalu, Sumardi menyerap aspirasi terkait anggaran PAUD, layanan Polindes, serta pembinaan dan pelatihan bagi UMKM desa

• Suwandy mendorong penguatan UMKM melalui sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih serta pelatihan keterampilan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa

Sinkronisasi OPD dan TAPD Perlu Diperkuat

Di sisi lain, Golkar meminta Pemprov Jatim memperkuat sinkronisasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Program prioritas yang telah disepakati eksekutif dan legislatif diharapkan tidak berubah di tengah pelaksanaan dan tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat.

Fraksi Golkar pada akhirnya menyatakan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Persetujuan tersebut disertai penekanan agar pelaksanaan P-APBD hingga akhir tahun benar-benar mampu mendukung pengurangan kemiskinan, mempersempit kesenjangan, memperkuat UMKM, serta mendorong pemerataan pembangunan di Jawa Timur.