Reses di Mojokerto, Hidayat Soroti Akurasi Data Bansos dan Dorong Penguatan Daya Saing UMKM

Warga Keluhkan Ketidaktepatan Data Bansos dan Penetapan Desil

MOJOKERTO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Hidayat menerima berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Jalan Raya Ngaglik Gotong Royong, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Minggu (26/7/2026). Persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (bansos), perubahan kategori desil, hingga lemahnya daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi keluhan utama warga.

Salah seorang ketua RW mengungkapkan masih terdapat warga yang tergolong tidak mampu tetapi belum menerima bantuan sosial. Ia juga menyoroti perubahan kategori desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

"Masih ada warga yang sebenarnya tidak mampu tetapi belum mendapatkan bantuan sosial. Ada juga yang sebelumnya masuk Desil 2 kemudian berubah menjadi Desil 5, padahal kondisi ekonominya belum layak," ujar salah seorang peserta reses.

Selain itu, pelaku UMKM menyampaikan kesulitan memperluas pemasaran produk meskipun kualitas produknya dinilai mampu bersaing.

Baca Selengkapnya:

• Embarkasi Haji Bandara Dhoho 2027, DPRD Jatim Dorong UMKM

• DPRD Jatim Soroti Gaji di Bawah UMK dan Bansos 2026

Hidayat Minta Pendataan Bansos Lebih Proaktif

Menanggapi aspirasi tersebut, Hidayat mengakui persoalan ketepatan sasaran bansos masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Menurutnya, masih terdapat masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum masuk dalam basis data penerima manfaat akibat keterbatasan proses pendataan.

"Sampai sekarang bantuan sosial masih banyak yang belum tepat sasaran. Sebagian masyarakat yang sangat miskin maupun rentan miskin belum memiliki akses yang cukup untuk masuk dalam pendataan," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah desa dan kelurahan perlu lebih aktif melakukan pendataan bersama RT dan RW agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terlewat.

Ia juga meminta tenaga teknis di tingkat kelurahan mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, Hidayat mendorong pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui kunjungan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, penerima bantuan yang kondisi ekonominya telah membaik perlu segera diperbarui statusnya agar bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Dorong Modernisasi UMKM dan Perluasan Pemasaran

Selain persoalan bansos, Hidayat menerima aspirasi pelaku UMKM, khususnya industri kerajinan sepatu di Mojokerto.

Ia menilai kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing, namun masih menghadapi kendala efisiensi produksi akibat keterbatasan teknologi.

"Produk UMKM kita memiliki kualitas yang baik, tetapi masih menghadapi tantangan efisiensi produksi dibandingkan produk impor. Karena itu, perlu dukungan pemerintah melalui modernisasi peralatan produksi," katanya.

Hidayat juga mendorong Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperluas fasilitasi pemasaran produk lokal.

Menurutnya, kemitraan dengan pasar modern serta penyediaan ruang promosi bagi produk UMKM perlu terus diperkuat agar pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas.