Eddy Paripurna Desak Pengerukan Pelabuhan Probolinggo
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Eddy Paripurna, meminta Pemprov Jatim segera menangani sedimentasi Pelabuhan Probolinggo melalui pengerukan dan pembenahan infrastruktur untuk menjaga aktivitas serta keselamatan nelayan.
SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Edy Paripurna, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menangani pendangkalan alur Pelabuhan Probolinggo akibat sedimentasi lumpur dan pasir. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas kapal nelayan dan berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat pesisir.
Edy mengatakan, endapan sedimentasi di sejumlah titik telah mengurangi kedalaman alur pelabuhan secara signifikan. Saat air laut surut, kedalaman alur dilaporkan kurang dari satu meter sehingga menyulitkan kapal nelayan untuk melintas dan bersandar.
"Secara teknis, pendangkalan ini sudah berada di ambang batas kritis. Kedalaman alur yang seharusnya ideal untuk mobilitas kapal kini tergerus endapan lumpur yang masif. Kalau tidak segera dikeruk, lambung kapal nelayan akan terus menghantam dasar, dan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan bisa lumpuh total," ujar Edy, Rabu (04/11/2026).
Pendangkalan Pelabuhan Probolinggo Ancam Aktivitas Nelayan
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai pendangkalan alur pelabuhan bukan sekadar persoalan teknis pelayaran, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha nelayan.
Menurutnya, keterbatasan kedalaman alur dapat menghambat pergerakan kapal, memperlambat proses bongkar muat hasil tangkapan, serta meningkatkan risiko kerusakan kapal akibat bersentuhan dengan dasar perairan.
Mantan Wakil Bupati Pasuruan itu menegaskan bahwa penanganan sedimentasi perlu segera dilakukan agar aktivitas perikanan tangkap di kawasan Probolinggo tidak semakin terganggu.
Baca Selengkapnya:
-
Zeiniye DPRD Provinsi Jawa Timur mendukung aspek keselamatan pelayaran sebagai pertimbangan utama dalam pengelolaan pelabuhan
-
Ony Setiawan Komisi B DPRD Jatim juga mendorong peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan untuk mendukung perekonomian pesisir
-
Dukungan DPRD Jatim terhadap pembangunan fasilitas pelabuhan dan kesejahteraan nelayan
Edy Paripurna Minta DKP Jatim Koordinasikan Pengerukan
Edy mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dengan instansi dan otoritas pelabuhan yang berwenang untuk mempercepat penanganan pendangkalan.
Pengerukan alur pelabuhan menggunakan kapal keruk (dredger) dinilai perlu dipertimbangkan sebagai langkah penanganan untuk mengembalikan kedalaman perairan sesuai kebutuhan operasional kapal nelayan.
Selain pengerukan, Edy meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap infrastruktur pelabuhan, termasuk struktur pemecah gelombang (breakwater), sebagai bagian dari upaya pengendalian sedimentasi dalam jangka panjang.
Ia juga menyatakan akan mengawal kebutuhan alokasi anggaran sesuai kewenangan DPRD Jatim agar penanganan pendangkalan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan kelancaran aktivitas pelabuhan sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan di Kabupaten Probolinggo.










