Fraksi Demokrat Siap Kawal Program Prabowo, Rasiyo: Kesejahteraan Lahir dan Batin
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim Rasiyo memastikan kader Demokrat siap mengawal program Presiden Prabowo dengan fokus pada kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi anggaran.
SURABAYA — Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyatakan barisan kader Demokrat di Jatim siap menjadi garda terdepan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Rasiyo menindaklanjuti instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
"Kami di daerah wajib mengamankan dan menyukseskan program pemerintah pusat. Itu perintah Ketum AHY," ujar Rasiyo, anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Surabaya, Selasa (8/9/2026).
Tiga Pilar: Ekonomi, Keadilan, dan Kepastian Hukum
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim ini merinci tiga pesan utama dari AHY untuk kader, yakni ekonomi, keadilan, dan kepastian hukum. Tiga pilar itu, kata dia, harus menjadi kompas dalam bekerja.
"Masalah ekonomi itu sangat penting dan cakupannya luas. Kesejahteraan bisa lahir dan batin, termasuk fisik seperti kecukupan pangan. Ini hal yang sangat luar biasa," jelas Rasiyo.
Untuk pilar keadilan, ia menekankan negara wajib hadir memenuhi hak seluruh warga tanpa tebang pilih. Sementara di bidang hukum, Rasiyo menyoroti prinsip equality before the law.
"Hukum itu harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harus ada kesamaan hak di hadapan hukum bagi semua warga negara," tegasnya.
Rasiyo Soroti Pelaksanaan Program MBG, Dorong Pihak Sekolah Terlibat
Rasiyo menegaskan Demokrat siap memberi masukan agar program pemerintah pusat lebih tepat sasaran di daerah.
Salah satu yang ia soroti adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rasiyo menilai konsepnya bagus, tetapi mekanisme distribusinya perlu dievaluasi.
"Program MBG ini sangat bagus. Tapi, agar pelaksanaannya lebih optimal, alangkah baiknya jika pengelolaannya diserahkan langsung kepada pihak sekolah atau pondok pesantren," usulnya.
Menurutnya, sekolah dan pondok pesantren adalah pihak yang paling memahami kebutuhan anak didik dan santri. Jika pengelolaan diserahkan kepada mereka, distribusi dinilai dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan akuntabel.
Baca Selengkapnya:
-
Samwil menegaskan Fraksi Demokrat DPRD Jatim akan mengawal program pemerintah Prabowo yang berpihak kepada rakyat, sekaligus mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat
-
Komisi A DPRD Jatim mendorong program prioritas nasional Presiden Prabowo memberikan dampak nyata bagi Jawa Timur, terutama pada pertanian, lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah
-
DPRD Jatim sebelumnya mendukung 29 program Presiden Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem, dengan penekanan pada ketepatan sasaran, validitas data, sinergi pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat
Ia juga menyinggung struktur Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum sampai ke level bawah. Jika semua elemen ini bersinergi, hasilnya dinilai akan lebih optimal.
"BGN kan tidak punya struktur sampai di level paling bawah. Maka dari itu, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Sekolah, hingga pimpinan pondok pesantren harus dilibatkan secara bersama-sama dalam pengawasan," terangnya.
Di akhir, anggota Komisi E DPRD Jatim itu menitipkan pesan penting mengenai efisiensi anggaran. Ia berharap anggaran program strategis benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
"Harapan kita bersama tentu adalah efisiensi anggaran, sehingga masyarakat yang memang memerlukan bisa diutamakan," pungkas Rasiyo.










