Lilik Hendarwati Minta Payroll ASN Diuji Berbasis Data

SURABAYA – Rencana perubahan bank penyalur gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah dinilai membutuhkan pembuktian manfaat sebelum diterapkan di Jawa Timur.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati meminta pemerintah tidak menjadikan identitas bank sebagai titik utama dalam menentukan mekanisme payroll ASN. Menurutnya, pilihan kebijakan perlu didasarkan pada hasil pengukuran mengenai manfaat dan konsekuensinya bagi daerah.

Sikap tersebut disampaikan Lilik di tengah wacana penyaluran gaji ASN daerah melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Persoalannya bukan bank mana yang digunakan, melainkan apakah mekanisme tersebut aman bagi keuangan daerah, sesuai dengan regulasi, transparan, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi Jawa Timur,” ujarnya.

Bank Penyalur Bukan Satu-satunya Ukuran

Pernyataan tersebut menempatkan pembahasan payroll ASN pada persoalan yang lebih luas daripada memilih antara Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Bagi Lilik, mekanisme baru perlu dibandingkan dengan sistem yang telah berjalan. Pemerintah perlu mengetahui manfaat yang diperoleh, risiko yang mungkin muncul, serta pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan Jawa Timur.

Dengan pendekatan tersebut, dukungan maupun penolakan terhadap perubahan mekanisme tidak cukup didasarkan pada kepentingan institusi perbankan.

Lilik memang memahami kekhawatiran pemerintah daerah terhadap perpindahan penyaluran gaji ASN dari bank daerah. Namun, ia juga meminta mekanisme yang ditawarkan pemerintah pusat tetap dipelajari secara terbuka.

Efisiensi Perlu Dibuktikan

Salah satu variabel yang perlu diuji adalah efisiensi.

Mekanisme baru dapat disebut lebih efisien apabila manfaatnya dapat diukur tanpa menimbulkan konsekuensi yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, klaim efisiensi menurut Lilik tidak seharusnya menjadi satu-satunya alasan untuk mengubah sistem penyaluran gaji ASN.

Pengujian juga perlu mencakup kesesuaian regulasi, transparansi, keamanan pengelolaan keuangan, serta dampaknya terhadap kepentingan Jawa Timur. Dalam pernyataan yang dipublikasikan DPRD Jatim, Lilik secara khusus menekankan pendekatan objektif dan berbasis data dalam menilai kebijakan tersebut.

Hasil Kajian Menentukan Sikap

Pendekatan berbasis data membuka kemungkinan bahwa hasil kajian tidak selalu harus berujung pada satu pilihan yang telah ditentukan sejak awal.

Apabila mekanisme Himbara terbukti memberikan manfaat yang lebih baik dan tidak menimbulkan persoalan bagi daerah, hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Sebaliknya, konsekuensi yang merugikan Jawa Timur dapat menjadi dasar untuk tidak menerapkannya.

Dengan demikian, posisi daerah terhadap kebijakan payroll ASN dapat dibangun setelah konsekuensi kebijakan diketahui, bukan sebaliknya.

Prinsip serupa juga terlihat dalam pandangan Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim Suli Da’im. Ia meminta perubahan payroll ASN dikaji dengan memperhitungkan dampaknya terhadap BPD dan ekosistem ekonomi daerah. Di sisi lain, Suli juga meminta Bank Jatim tetap meningkatkan daya saing dan tidak sekadar mengandalkan status sebagai bank daerah.

Baca Selengkapnya: Suli Da’im meminta kebijakan payroll ASN memperhitungkan dampaknya bagi daerah sekaligus mendorong Bank Jatim meningkatkan daya saing layanan

Kepentingan Daerah Menjadi Parameter Akhir

Bagi Lilik, hasil pengujian kebijakan pada akhirnya perlu dikembalikan pada kepentingan Jawa Timur.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan, ia menempatkan kesehatan keuangan daerah sebagai salah satu parameter dalam menentukan apakah perubahan mekanisme tersebut layak diterapkan.

Pendekatan ini membuat perdebatan payroll ASN tidak harus berhenti pada dikotomi Himbara atau Bank Jatim.

Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah sistem yang dipilih aman, transparan, efisien, sesuai regulasi, dan memberikan manfaat yang dapat dibuktikan bagi Jawa Timur.