Fraksi Gerindra Minta Raperda Transportasi Online Lindungi Pengemudi dan Pengguna

SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur memberi catatan tegas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi. Regulasi tersebut diminta tidak sekadar mengatur keberadaan transportasi online, tetapi harus mampu memberikan perlindungan nyata bagi pengemudi dan pengguna jasa.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, H. Eko Wahyudi, S.H., M.H., mengatakan perkembangan transportasi berbasis aplikasi memberikan kemudahan mobilitas, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul sejumlah persoalan yang menurut Gerindra perlu diantisipasi melalui regulasi daerah, mulai dari keselamatan, kepastian usaha, perlindungan pengemudi dan pengguna, tata kelola data, tarif, persaingan, hingga akuntabilitas perusahaan aplikasi.

“Hubungan antara perusahaan aplikasi, perusahaan Angkutan Sewa Khusus, pengemudi, dan pengguna jasa tidak sepenuhnya seimbang. Karena itu, pembahasan perlu memastikan agar efisiensi teknologi tidak dibayar dengan pengalihan risiko secara sepihak kepada pengemudi dan pengguna,” tegas Eko dalam penyampaian tanggapan dan jawaban Fraksi Gerindra atas pendapat Gubernur Jatim, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, prinsip keadilan, transparansi, keselamatan, persaingan sehat, aksesibilitas, dan keberlanjutan harus menjadi arah utama dalam penyusunan Perda.

Gerindra juga menilai regulasi Jawa Timur tidak boleh sekadar mengulang seluruh aturan pemerintah pusat. Perda harus fokus mengisi kebutuhan spesifik Jawa Timur sesuai dengan batas kewenangan pemerintah provinsi.

“Perda harus menghadirkan kepastian mengenai siapa melakukan apa, data apa yang wajib tersedia, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana hak masyarakat dilindungi,” ujarnya.

Gerindra Dorong Transparansi Tarif dan Algoritma

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Gerindra adalah mekanisme tarif transportasi berbasis aplikasi.

Fraksi Gerindra menerima saran Gubernur agar kewenangan Gubernur dalam menetapkan biaya jasa sepeda motor untuk kepentingan masyarakat ditinjau kembali apabila pedoman perhitungannya telah ditetapkan Menteri.

Dalam kondisi tersebut, menurut Gerindra, kewenangan pemerintah daerah lebih diarahkan pada pembinaan, pemantauan, fasilitasi, dan pengawasan kepatuhan terhadap pedoman pemerintah pusat.

Namun, pengawasan tidak boleh berhenti pada angka tarif yang terlihat di aplikasi.

Gerindra meminta transparansi mencakup tarif dasar, komponen biaya, potongan atau komisi, biaya layanan, insentif, penalti, promosi, hingga perubahan algoritma yang berdampak langsung terhadap pendapatan pengemudi maupun harga yang dibayar pengguna.

Informasi tersebut, kata Eko, harus dapat dipahami masyarakat sebelum transaksi dilakukan.

Sementara itu, untuk Angkutan Sewa Khusus, penetapan tarif batas atas dan batas bawah diminta berbasis data serta mempertimbangkan biaya operasional, daya beli masyarakat, keselamatan, dan keberlanjutan usaha.

“Kebijakan tarif tidak boleh menjadi alat persaingan tidak sehat atau mendorong pengemudi bekerja secara berlebihan untuk memperoleh pendapatan yang layak,” katanya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim bersama Dishub juga mematangkan Raperda Transportasi Publik Terintegrasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola transportasi di Jawa Timur

• Raperda transportasi online juga memuat mekanisme pengawasan terhadap perusahaan aplikasi, evaluasi kepatuhan, tarif, jaminan sosial, dan fasilitas bagi pengemudi

• DPRD Jatim telah membahas Raperda transportasi berbasis aplikasi dengan perhatian pada perlindungan pengemudi, tarif, keselamatan, dan tata kelola berbasis data

Pengemudi Diminta Tidak Menanggung Risiko Secara Sepihak

Gerindra juga meminta perlindungan pengemudi ditempatkan sebagai substansi utama dalam Raperda, bukan sekadar pelengkap.

Pengemudi dinilai berhak mendapatkan informasi transparan terkait perjanjian kemitraan, perhitungan pendapatan, potongan, insentif, penilaian kinerja, penghentian sementara, hingga pemutusan akses.

Perubahan syarat yang berdampak material juga dinilai tidak semestinya dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang layak.

Selain itu, harus tersedia mekanisme keberatan yang mudah diakses dan menghasilkan keputusan yang dapat dijelaskan.

Aspek keselamatan juga harus mencakup kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, waktu kerja yang manusiawi, respons kecelakaan, dukungan keadaan darurat, perlindungan dari kekerasan, serta kepesertaan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan.

Di sisi pengguna, Raperda diminta menjamin kejelasan identitas pengemudi dan kendaraan, estimasi harga, kanal darurat, mekanisme pengaduan yang dapat dilacak, pengembalian dana apabila relevan, serta perlindungan data pribadi.

Gerindra menegaskan pengaduan masyarakat tidak boleh berhenti sebatas pencatatan. Harus ada standar waktu respons, klasifikasi risiko, tindak lanjut, pelaporan agregat, dan evaluasi pola keluhan.

Gerindra Dorong Digital Dashboard Transportasi

Dalam pengelolaan transportasi online, Gerindra juga mendukung penyediaan sistem data transportasi dan digital dashboard.

Namun, sistem tersebut harus menggunakan data agregat yang benar-benar diperlukan, memiliki dasar pemrosesan yang sah, dan menjamin keamanan data.

Kewajiban berbagi data juga diminta memiliki aturan yang jelas mengenai elemen data, periode pelaporan, kualitas data, masa retensi, hak akses, larangan penggunaan di luar tujuan, dan mekanisme audit.

Dashboard tersebut, kata Eko, seharusnya tidak hanya menjadi tampilan statistik, tetapi menghasilkan dasar kebijakan mengenai kebutuhan kendaraan, titik permintaan, keselamatan, kepatuhan, pengaduan, dan integrasi dengan angkutan publik.

Gerindra juga meminta rencana kebutuhan kendaraan disusun dengan metodologi transparan dan dievaluasi secara berkala.

Kebijakan tersebut harus mampu mencegah kelebihan pasokan yang dapat menekan pendapatan pengemudi, tetapi sekaligus tidak membatasi kesempatan usaha atau menurunkan ketersediaan layanan masyarakat.

Gerindra Setujui Raperda Dilanjutkan

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Gerindra pada prinsipnya menerima pendapat Gubernur Jawa Timur dan menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Persetujuan itu diberikan dengan syarat seluruh saran Gubernur dan penegasan Fraksi Gerindra diterjemahkan menjadi norma yang jelas, terukur, dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

Gerindra juga meminta perangkat pengawasan dan evaluasi dibuat efektif.

“Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi menjadi instrumen penyelesaian masalah yang menghadirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkas Eko. (geh)