Tahu Luar Daerah Gerus Pasar Lokal, Sri Wahyuni Minta UMKM Bojonegoro Diperkuat

Harga Kedelai dan Biaya Produksi Jadi Tantangan

SURABAYA — Sentra perajin dan pengusaha tahu mentah di Kabupaten Bojonegoro beserta wilayah penyangga sekitarnya kini tengah menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Di tengah lonjakan harga bahan baku kedelai serta biaya operasional yang kian meningkat, para produsen lokal mendapati kenyataan bahwa pasar mereka mulai tergerus oleh masuknya produk tahu mentah dari luar daerah.

Masifnya arus distribusi tahu dari luar kota yang masuk ke pasar Bojonegoro dengan menawarkan harga jauh lebih murah memicu keresahan. Para pengusaha lokal mengaku kewalahan menghadapi persaingan harga tersebut, mengingat biaya produksi di tingkat perajin dalam kota sudah sangat tertekan dengan margin keuntungan yang tipis.

Kondisi ini tidak hanya menurunkan omzet penjualan, tetapi juga mengancam tenaga kerja rumahan yang menggantungkan hidup pada industri pengolahan kedelai tradisional tersebut.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim menyoroti daya saing UMKM lokal yang menghadapi kendala efisiensi produksi dan pemasaran serta mendorong modernisasi peralatan produksi

• Penguatan UMKM melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, legalitas, dan akses pembiayaan didorong untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat

• Hikmah Bafaqih dorong UMKM naik kelas dengan pemanfaatan teknologi dan AI

Minta Keberpihakan Pemerintah terhadap Produk Lokal 

Menanggapi persoalan yang mengancam sektor UMKM pangan lokal ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, angkat bicara.

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, fenomena tertekannya industri kecil seperti perajin tahu akibat persaingan dengan produk luar daerah harus segera disikapi secara komprehensif oleh pemangku kebijakan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Persaingan pasar memang tidak bisa sepenuhnya dilarang dalam sistem ekonomi terbuka, tetapi kita harus melihat akar masalahnya secara adil,” ujarnya, Sabtu (12/9/2026).

“Ketika perajin lokal kita kalah bersaing dari sisi harga dengan produk luar daerah, pemerintah daerah wajib hadir untuk membedah di mana letak inefisiensinya—apakah pada rantai pasok bahan baku, mahalnya biaya distribusi, atau belum optimalnya sentuhan teknologi produksi,” ujar perempuan asal Bojonegoro tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat industri kerakyatan terpuruk di daerah sendiri. Perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal harus diwujudkan melalui kebijakan nyata.

“Salah satu langkah strategis yang didorong adalah stabilisasi harga bahan baku kedelai impor maupun lokal agar perajin dalam negeri mendapatkan kepastian harga pokok produksi yang kompetitif,” jelasnya.

Sri Wahyuni Dorong Adanya Pendampingan Perajin Tahu sebagai Wujud Kehadiran Pemerintah 

Selain itu, Sri Wahyuni mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama instansi terkait untuk memperkuat pendampingan terhadap para perajin tahu di Bojonegoro.

Pendampingan ini meliputi efisiensi proses produksi melalui modernisasi alat, fasilitasi akses permodalan berbunga rendah, hingga penguatan jejaring pemasaran agar produk lokal memiliki daya saing yang kuat, baik dari segi kualitas, higienitas, maupun ketahanan harga di pasaran.

“Sentra-sentra tahu tradisional seperti di Bojonegoro ini adalah salah satu urat nadi ekonomi kerakyatan. Jika mereka gulung tikar, dampaknya akan langsung terasa pada lonjakan angka pengangguran dan hilangnya kemandirian ekonomi lokal,” katanya.

“Pemerintah provinsi bersama kabupaten harus bergandengan tangan mencarikan solusi konkret, mulai dari operasi pasar kedelai hingga melindungi pasar lokal agar roda ekonomi kerakyatan tetap berputar dengan sehat,” pungkasnya. (Yudhie)