Puguh Wiji Pamungkas: Job Fair Bukan Solusi Utama Pengangguran, Akar Masalah Perlu Ditangani

Iklim Investasi dan Pertumbuhan Industri Dinilai Berpengaruh

SURABAYA — Gelaran bursa kerja (job fair) yang kerap diadakan pemerintah dinilai bukan solusi utama untuk menekan angka pengangguran. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah reaktif yang belum menyentuh akar persoalan ekonomi.

Menurut Puguh, penanganan pengangguran tidak bisa hanya mengandalkan agenda job fair. Ketersediaan lapangan pekerjaan, kata dia, sangat bergantung pada iklim investasi, pertumbuhan industri, serta kemampuan pemerintah menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Menuntaskan pengangguran tidak cukup hanya dengan mengandalkan job fair. Akar masalahnya berada pada satu mata rantai yang sama dengan iklim investasi dan pertumbuhan industri,” ujar Puguh di Surabaya, Kamis (17/09/2026).

Puguh menjelaskan, ketika iklim investasi berada dalam kondisi positif, sektor industri memiliki ruang untuk tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Sebaliknya, ketika dunia usaha menghadapi ketidakpastian ekonomi, kelangkaan bahan baku, serta kenaikan biaya produksi dan operasional, keberlangsungan perusahaan dapat terancam. Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemprov Jatim Diminta Siapkan Strategi Pencegahan PHK

Karena itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan strategi pencegahan yang komprehensif sebelum persoalan ketenagakerjaan meluas.

“Salah satunya adalah dengan menghadirkan regulasi perpajakan yang wajar dan berpihak pada pelaku usaha, terutama pada fase awal perintisan industri agar beban investasi awal tidak menghambat ekspansi bisnis,” ucapnya.

Baca Selengkapnya:

• Puguh Wiji Pamungkas mendorong kolaborasi Pemkot Malang, pemerintah provinsi, BLK, dan dunia usaha untuk memperluas peluang kerja dan menekan pengangguran

• Hari Yulianto mendorong pelatihan wirausaha dan penguatan UMKM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi dan penanganan pengangguran

• Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menyoroti kemiskinan dan pengangguran, termasuk jumlah angkatan kerja yang belum terserap serta pentingnya peningkatan kualitas lapangan kerja

   

Kepastian Regulasi dan Infrastruktur Jadi Perhatian

Selain sektor perpajakan, Puguh menyebut kepastian regulasi ketenagakerjaan dan kesiapan infrastruktur sebagai faktor penting dalam membangun iklim investasi yang sehat.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penerapan standar upah berjalan secara terukur sekaligus menyediakan infrastruktur pendukung yang menjamin kelancaran rantai pasok bahan baku dan distribusi hasil industri.

Puguh juga mengingatkan bahwa persaingan antarwilayah dalam menarik modal usaha semakin ketat.

“Jika pemerintah gagal memberikan kepastian regulasi dan lingkungan bisnis yang efisien, para pelaku industri secara alamiah akan memindahkan modal mereka ke daerah lain yang dinilai lebih menguntungkan,” jelasnya.

Ia mengatakan Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai “Gerbang Baru Nusantara” dengan jaringan perdagangan yang luas menuju kawasan Indonesia bagian timur.

“Potensi besar ini seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat posisi Jatim sebagai pusat pertumbuhan industri nasional,” tegasnya.

Oleh karena itu, Puguh meminta pemerintah tidak hanya bergerak setelah gelombang PHK terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

“Pemprov Jatim diharapkan segera melakukan pemetaan terhadap sektor industri yang rentan, menjalin komunikasi aktif dengan dunia usaha, serta merumuskan kebijakan yang dapat menjaga operasional perusahaan agar terus berkembang dan menyerap tenaga kerja,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya tersebut.