RAPBD Jatim 2027, Gerindra Soroti Belanja Modal hingga Target Pendapatan

Belanja Modal Jatim 2027 Turun 22,3 Persen, Gerindra Pertanyakan Arah Pembangunan

SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti komposisi belanja dalam Rancangan APBD (RAPBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian utama diarahkan pada belanja modal yang diproyeksikan sekitar Rp1,679 triliun, turun 22,3 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Soemarjono, menyampaikan catatan tersebut dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/09/2026).

Menurut Gerindra, penurunan belanja modal perlu mendapat penjelasan karena APBD juga memiliki fungsi sebagai instrumen pembangunan daerah.

“Belanja Modal turun hingga 22,3 persen dari Perubahan APBD 2026, menyisakan porsi hanya 6,12 persen dari total belanja, jauh dari mencerminkan APBD sebagai instrumen pembangunan,” kata Soemarjono.

Struktur makro RAPBD 2027 yang disampaikan Gerindra sejalan dengan catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim. Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp26,407 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp27,423 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp20,498 triliun, belanja modal Rp1,678 triliun, belanja tidak terduga Rp193,837 miliar, dan belanja transfer Rp5,052 triliun.

Dengan struktur tersebut, RAPBD Jatim 2027 mencatat defisit sekitar Rp1,016 triliun yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto.

Jalan, Jaringan, dan Irigasi Justru Naik

Di tengah penurunan total belanja modal, Gerindra mencermati adanya peningkatan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Berdasarkan paparan Fraksi Gerindra, alokasi pos tersebut dalam RAPBD 2027 mencapai sekitar Rp702 miliar, sedangkan alokasi akhir 2026 disebut sekitar Rp44,7 miliar.

Gerindra meminta Pemprov Jatim menjelaskan komponen belanja modal lain yang mengalami penyesuaian serta dasar penentuan prioritas sehingga alokasi jalan, jaringan, dan irigasi meningkat.

Fraksi Gerindra juga meminta seluruh proyek belanja modal 2027 memiliki kesiapan dokumen teknis, tahapan pengadaan, dan jadwal pelaksanaan yang memadai. Permintaan tersebut disampaikan dengan merujuk realisasi belanja modal 2025 yang menurut paparan fraksi mencapai 92,47 persen.

Gerindra Pertanyakan Target Pendapatan 2027

Selain struktur belanja, Fraksi Gerindra mencermati target pendapatan RAPBD 2027.

Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp26,407 triliun, terdiri atas PAD Rp17,707 triliun, pendapatan transfer Rp8,672 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp28 miliar. Angka tersebut terkonfirmasi dalam catatan Banggar DPRD Jatim.

Gerindra membandingkannya dengan realisasi pendapatan 2025 yang dalam bahan pemandangan umum fraksi disebut sekitar Rp29,8 triliun. Target PAD 2027 sebesar Rp17,707 triliun juga dibandingkan dengan realisasi PAD 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp18,4 triliun.

“Prinsip kehati-hatian dalam penganggaran dapat dipahami, namun proyeksi yang konsisten berada jauh di bawah kemampuan riil daerah berisiko menghambat ekspansi belanja produktif dan pembangunan,” ujar Soemarjono.

Gerindra meminta Pemprov menjelaskan asumsi yang mendasari penetapan target pendapatan 2027 dan kesesuaiannya dengan kapasitas fiskal daerah.

SiLPA 2026 Diproyeksikan Rp1,5 Triliun

Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra.

Penerimaan pembiayaan RAPBD 2027 direncanakan berasal dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Angka tersebut turun sekitar 55,7 persen dibandingkan proyeksi SiLPA dalam Perubahan APBD 2026 sebesar Rp3,3 triliun. Data tersebut juga tercatat dalam pendapat Banggar DPRD Jatim.

“Apakah mencerminkan perbaikan signifikan dalam penyerapan anggaran Tahun 2026, atau justru indikasi bahwa proyeksi SiLPA pada Perubahan APBD 2026 terlalu tinggi?” kata Soemarjono.

Gerindra meminta dasar perhitungan SiLPA tersebut dijelaskan secara terukur.

Banggar sebelumnya juga menekankan agar besaran SiLPA mencerminkan rasionalitas dan proporsionalitas serta dihitung berdasarkan proyeksi yang realistis. 

Baca selengkapnya: Banggar DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027 Rp26,4 Triliun, Minta Efisiensi Belanja

Belanja Pegawai Jadi Perhatian Gerindra

Fraksi Gerindra juga mencermati belanja pegawai yang dalam bahan pemandangan umum disebut mencapai sekitar Rp8,512 triliun atau 31,04 persen dari total belanja daerah.

Gerindra meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyajikan komponen belanja tersebut secara rinci, termasuk pemisahan antara belanja pegawai reguler dan komponen tertentu yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut perhitungan yang disampaikan Gerindra, setelah memperhitungkan komponen yang dikecualikan sesuai ketentuan, rasio efektif belanja pegawai diperkirakan berada di kisaran 25,5 persen.

Fraksi meminta basis penghitungan tersebut dijelaskan secara terbuka sebelum APBD 2027 ditetapkan.

Pertanian hingga Energi Ikut Disorot

Gerindra juga meminta penjelasan mengenai perubahan alokasi anggaran sejumlah urusan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan.

Dalam paparan fraksi, anggaran sektor pertanian disebut turun dari sekitar Rp376 miliar menjadi Rp267,42 miliar, atau berkurang sekitar 28,9 persen.

Anggaran kehutanan disebut turun dari sekitar Rp208 miliar menjadi Rp185,35 miliar. Sementara sektor energi dan sumber daya mineral turun dari sekitar Rp57 miliar menjadi Rp46,52 miliar.

Untuk sektor pariwisata, Fraksi Gerindra mencatat alokasi sekitar Rp10,72 miliar.

Gerindra meminta Pemprov menjelaskan bagaimana program ketahanan pangan, perlindungan petani, pengembangan energi terbarukan, hingga desa wisata akan dijalankan dengan struktur anggaran tersebut.

Gerindra Minta Komposisi Anggaran Kesehatan Diperjelas

Komposisi belanja kesehatan juga menjadi perhatian.

Dari total belanja fungsi kesehatan yang menurut paparan Fraksi Gerindra mencapai sekitar Rp5,568 triliun, Dinas Kesehatan disebut memperoleh sekitar Rp1,767 triliun atau 31,73 persen.

Sementara sisanya disebut dialokasikan melalui rumah sakit daerah dan unit pelaksana teknis. Gerindra secara khusus mencatat alokasi RSUD Dr. Soetomo sekitar Rp1,48 triliun.

“Apakah komposisi ini telah mencerminkan strategi kesehatan inklusif, preventif dan aksesibel, atau justru menunjukkan bias belanja kesehatan ke arah kuratif dan rumah sakit rujukan?” kata Soemarjono.

Gerindra meminta Pemprov menjelaskan dasar pembagian anggaran tersebut, termasuk keseimbangan antara pelayanan promotif-preventif dan pelayanan kuratif.

BUMD dan Kemandirian Fiskal Perlu Diperkuat

Upaya memperkuat pendapatan daerah juga berkaitan dengan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Komisi C DPRD Jatim sebelumnya mencatat kontribusi hasil kinerja BUMD tahun buku 2025 yang telah direalisasikan dan disetorkan pada 2026 mencapai sekitar Rp509,79 miliar. Pada saat yang sama, target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam P-APBD 2026 ditetapkan Rp494,342 miliar. 

Komisi C mendorong penguatan kinerja, efisiensi, pemanfaatan aset secara produktif, serta restrukturisasi terhadap BUMD yang menghadapi kendala. 

Baca selengkapnya: Setoran BUMD Jatim Tembus Rp509 Miliar, Target P-APBD 2026 Turun

RAPBD 2027 Diminta Berorientasi pada Pembangunan

Fraksi Gerindra juga meminta klarifikasi mengenai anggaran fungsi pengawasan serta pendidikan dan pelatihan ASN.

Dalam paparan fraksi, anggaran Inspektorat disebut sekitar Rp66,70 miliar atau 0,24 persen dari total belanja. Sementara anggaran pendidikan dan pelatihan ASN disebut sekitar Rp84,19 miliar atau 0,31 persen.

Gerindra meminta Pemprov mengonfirmasi basis perhitungan tersebut dan menjelaskan pemenuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.

“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih memerlukan pendalaman dan penajaman lebih lanjut agar benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat Jawa Timur,” tegas Soemarjono.

Sebelum rangkaian pembahasan RAPBD 2027, sebanyak 120 anggota DPRD Jatim mengikuti pendalaman tugas yang difasilitasi BPSDM Kementerian Dalam Negeri pada 16–19/09/2026. Materinya berkaitan dengan perkembangan regulasi pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, dan penyusunan APBD 2027. 

Fraksi Gerindra berharap pembahasan lanjutan RAPBD Jatim 2027 dapat memperjelas prioritas belanja sekaligus memastikan setiap alokasi memiliki target pembangunan dan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

(geh)