DPRD Jatim Ingatkan Bahaya Pinjol Ilegal, 3.244 Pengaduan Tercatat di Jawa Timur

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial hingga penyalahgunaan data pribadi. Imbauan tersebut sejalan dengan tingginya jumlah pengaduan pinjol ilegal di Jawa Timur sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jawa Timur mencatat 3.244 laporan terkait pinjol ilegal selama periode tersebut. Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah laporan terbanyak kedua secara nasional, setelah Jawa Barat dengan 5.676 laporan. Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan 2.937 laporan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Budiono, S.Sos., M.A.P., menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal. Menurutnya, edukasi keuangan digital harus diiringi pengawasan, penguatan koordinasi, serta penanganan pengaduan secara berkelanjutan.

"Pemerintah harus hadir melalui langkah nyata. Edukasi penting, tetapi pengawalan pengaduan dan koordinasi penanganan juga harus berjalan. Tujuannya jelas, mencegah bertambahnya korban pinjol ilegal di Jatim," tegas Budiono.

DPRD Jatim Dorong Edukasi dan Pengawasan Pinjol Ilegal

Tingginya jumlah laporan tersebut menjadi perhatian bersama karena praktik pinjol ilegal tidak hanya berkaitan dengan persoalan pinjaman dan kemampuan pembayaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan intimidasi dalam penagihan, penyalahgunaan data pribadi, serta tekanan psikologis terhadap masyarakat.

Budiono mengajak masyarakat mengenali karakteristik pinjol ilegal. Beberapa cirinya antara lain tidak memiliki izin OJK, melakukan penawaran secara agresif, tidak transparan mengenai bunga dan biaya, meminta akses data pribadi secara berlebihan, serta menggunakan metode penagihan yang intimidatif.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak sembarangan membuka tautan penawaran pinjaman yang dikirim melalui pesan singkat, WhatsApp, maupun media sosial. Sebelum mengajukan pinjaman, calon pengguna perlu memastikan legalitas penyelenggara serta memeriksa ketentuan bunga, biaya administrasi, denda, jangka waktu, hingga total kewajiban pembayaran.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto identitas, nomor identifikasi pribadi (Personal Identification Number/PIN), dan kode sandi sekali pakai (One-Time Password/OTP). Penggunaan layanan pinjaman juga harus disesuaikan dengan kemampuan finansial agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik gali lubang tutup lubang.

Baca Selengkapnya:

• Komisi A DPRD Jatim membahas dampak psikologis dan sosial dari aktivitas digital berisiko, termasuk tekanan finansial yang dapat membahayakan masyarakat

• Dukungan DPRD Jatim terhadap upaya penegakan hukum dan penguatan perlindungan masyarakat terhadap aktivitas ilegal melalui platform digital

• 200 Ribu Anak Terpapar Judol, DPRD Jatim Desak Antisipasi melalui peningkatan literasi digital, pencegahan risiko keuangan, dan perlindungan kelompok rentan

Laporkan Pinjol Ilegal melalui Kanal Resmi OJK

Sebagai langkah perlindungan, masyarakat yang menemukan indikasi praktik pinjol ilegal dapat menyampaikan laporan melalui layanan Kontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau situs resmi OJK di www.ojk.go.id.

Pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal juga dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) yang dikelola Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui laman sipasti.ojk.go.id.

Melalui peningkatan literasi keuangan digital dan pemanfaatan kanal pengaduan resmi, masyarakat Jawa Timur diharapkan semakin cermat dalam memilih layanan keuangan serta mampu melindungi diri dari berbagai modus pinjaman ilegal. Upaya pencegahan tersebut menjadi bagian penting dalam mengurangi potensi bertambahnya korban pinjol ilegal di Jawa Timur. (Pr)