gerbang baru nusantara

Budiono Minta Diskominfo Jatim Kawal Aduan Pinjol Ilegal

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Budiono meminta Diskominfo memperkuat koordinasi penanganan pinjaman online ilegal. Desakan itu menyusul data 3.244 laporan di Jawa Timur yang disebut menempati peringkat kedua nasional. Budiono menekankan tindak lanjut pengaduan, edukasi masyarakat, dan perlindungan data pribadi.

Gegeh Bagus S
Selasa, 27 Oktober 2026
Bagikan img img img img

SURABAYA — Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Budiono meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur memperkuat pendampingan dan koordinasi penanganan pengaduan pinjaman daring (pinjaman online atau pinjol) ilegal. Menurutnya, laporan masyarakat tidak boleh berhenti pada pencatatan, tetapi perlu diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Desakan tersebut muncul setelah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur yang dikutip dalam laporan menunjukkan adanya 3.244 pengaduan terkait pinjol ilegal di Jawa Timur. Jumlah itu menempatkan Jawa Timur pada posisi kedua nasional, setelah Jawa Barat dengan 5.676 laporan dan di atas DKI Jakarta dengan 2.937 laporan.

Pengaduan Warga Harus Ditindaklanjuti

Budiono menilai tingginya jumlah laporan memerlukan respons yang lebih aktif dari pemerintah daerah. Ia meminta Diskominfo Jatim memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), OJK, serta aparat penegak hukum.

“Diskominfo Jatim harus bergerak cepat. Jangan hanya menunggu masyarakat menjadi korban dan menyampaikan pengaduan. Perlu ada langkah proaktif, koordinasi yang kuat dengan Komdigi, serta edukasi yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan,” kata politikus Partai Gerindra itu, Selasa (27/10/2026).

Menurut Budiono, koordinasi lintas instansi diperlukan agar laporan mengenai aplikasi, situs, atau kanal digital yang diduga digunakan untuk praktik pinjaman ilegal dapat diperiksa melalui mekanisme yang sesuai.

“Kalau ada aplikasi atau situs yang diduga digunakan untuk praktik pinjol ilegal, laporan harus segera dikoordinasikan dengan instansi berwenang. Jika terbukti melanggar, penanganan harus dipercepat sesuai ketentuan. Jangan sampai kanal digital yang merugikan masyarakat terus menjangkau korban baru,” tegasnya.

Literasi Digital Perlu Menjangkau Desa

Selain pengawalan pengaduan, Budiono mendorong perluasan edukasi mengenai ciri-ciri pinjaman ilegal dan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Ia menilai pemerintah provinsi perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar informasi mengenai cara memeriksa legalitas penyelenggara pinjaman dan mengakses kanal pengaduan resmi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Edukasi tersebut, menurutnya, penting bagi warga yang rentan menerima tawaran pinjaman cepat tanpa memahami biaya, ketentuan layanan, maupun risiko penagihannya.

Budiono mengingatkan bahwa masyarakat memang perlu meningkatkan kewaspadaan, tetapi tanggung jawab perlindungan tidak dapat dibebankan kepada calon peminjam atau korban semata.

Diskominfo Diminta Perkuat Koordinasi

Budiono menegaskan bahwa peran Diskominfo Jatim perlu diarahkan pada penyebarluasan informasi, penguatan literasi digital, dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang menangani layanan keuangan maupun pelanggaran di ruang digital.

“Pemerintah harus hadir melalui langkah nyata. Edukasi penting, tetapi pengawalan pengaduan dan koordinasi penanganan juga harus berjalan. Tujuannya jelas, mencegah bertambahnya korban pinjol ilegal di Jawa Timur,” ujarnya.

Ia berharap koordinasi tersebut menghasilkan tindak lanjut yang terukur sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai saluran pengaduan dan proses penanganannya.

Bagi Budiono, perlindungan masyarakat dari pinjol ilegal memerlukan langkah pencegahan yang berkelanjutan sekaligus respons cepat terhadap dugaan pelanggaran.

(Geh)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu