Dedi Irwansa Minta Perlindungan Anak Digital Tak Berhenti di Deklarasi
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa meminta deklarasi perlindungan anak di ruang digital ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penanganan laporan yang responsif. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan edukasi serentak Pemprov Jatim yang melibatkan sekitar 34 ribu peserta.
SURABAYA — Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Dedi Irwansa meminta deklarasi perlindungan anak di ruang digital ditindaklanjuti dengan pengawasan dan mekanisme penanganan kasus yang responsif. Menurutnya, komitmen bersama perlu diwujudkan dalam langkah yang dapat dirasakan anak dan keluarga, bukan hanya kegiatan edukasi sesaat.
Pesan tersebut disampaikan berkaitan dengan Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak bertema “Tumbuh Aman di Ruang Digital” yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis (22/10/2026).
“Kita tidak boleh berhenti pada deklarasi. Perlindungan anak di ruang digital harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan sampai anak-anak dibiarkan menghadapi risiko di dunia digital, sementara pengawasan dan penanganan kasus justru berjalan lambat,” tegas Dedi.
Pengawasan dan Penanganan Laporan Jadi Perhatian
Dedi menilai anak perlu tetap memperoleh manfaat teknologi untuk belajar, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas. Namun, pemanfaatan tersebut harus disertai perlindungan terhadap berbagai risiko penyalahgunaan layanan digital.
Ia mendorong pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, serta penyelenggara platform digital menjalankan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi antarpihak diperlukan agar edukasi dan pencegahan terhubung dengan penanganan ketika ditemukan dugaan pelanggaran terhadap anak.
“Kuncinya adalah kolaborasi dan keberanian untuk bertindak. Pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, dan platform digital tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada langkah yang terintegrasi, mulai dari edukasi, pengawasan, pencegahan hingga penanganan ketika anak menjadi korban,” ujarnya.
Menurut Dedi, keberhasilan perlindungan anak tidak cukup dinilai dari banyaknya peserta sosialisasi. Pelaksanaan program juga perlu memperhatikan efektivitas pengawasan dan kemampuan merespons laporan secara tepat.
PP TUNAS Perkuat Tanggung Jawab Platform Digital
Perlindungan anak di ruang digital telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak, termasuk pengelolaan risiko layanan dan pengawasan penyelenggaraannya.
Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid mengapresiasi keterlibatan Pemprov Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota dalam deklarasi serta edukasi publik melalui program Perisai Anak. Ia menekankan pentingnya keamanan layanan digital sejak tahap perancangan atau safety by design.
Deklarasi Libatkan Sekitar 34 Ribu Peserta
Kegiatan “Tumbuh Aman di Ruang Digital” melibatkan sekitar 34 ribu peserta dari unsur pelajar, organisasi masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pemuka agama, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring oleh Diskominfo Jawa Timur, sedangkan Diskominfo kabupaten/kota mengikuti melalui berbagai format, baik luring, daring, maupun hibrida.
Kepala Diskominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin turut mengajak seluruh peserta menjadikan deklarasi tersebut sebagai komitmen yang dijalankan secara konsisten.
Bagi Dedi, keterlibatan banyak pihak perlu menjadi titik awal untuk memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan. Pengawasan, edukasi, serta penanganan kasus harus saling mendukung agar anak dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih aman.
(Geh)










