gerbang baru nusantara

PWU Jatim Menuju Perseroda, Komisi C Tegaskan Modal Tak Bebani APBD

Komisi C DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Raperda perubahan bentuk hukum PT Panca Wira Usaha menjadi Perseroda. Juru Bicara Komisi C Multazam Dzikri menekankan bahwa selisih modal dasar dan modal disetor tidak otomatis menjadi kewajiban APBD, sementara rencana ekspansi bisnis harus didukung kajian kelayakan dan manajemen risiko.

Punden Giri
Senin, 19 Oktober 2026
Bagikan img img img img
hasil pembahasan Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur dalam rapat paripurna di Surabaya, Senin (19/10/2026).

PWU Jatim Menuju Perseroda, Komisi C Tegaskan Modal Tak Bebani APBD

SURABAYA — Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) tidak boleh menimbulkan kewajiban penyertaan modal baru secara otomatis bagi pemerintah provinsi.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi C DPRD Jawa Timur Multazam Dzikri dalam laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur pada rapat paripurna, Senin (19/10/2026).

Dalam rancangan tersebut, modal dasar PWU ditetapkan sebesar Rp250 miliar, sedangkan modal yang telah disetor tercatat Rp145.940.058.500. Komisi C meminta agar kebutuhan permodalan berikutnya tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kinerja perusahaan.

“Komisi C juga menekankan bahwa selisih antara modal dasar dan modal disetor tidak serta-merta menjadi beban atau kewajiban tambahan bagi APBD. Pemenuhan modal di masa mendatang harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan riil usaha, dan hasil evaluasi kinerja,” jelas Multazam.

Perubahan Status Bukan Pendirian BUMD Baru

Multazam menjelaskan bahwa penyesuaian bentuk hukum PWU dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum, kesinambungan usaha, dan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurutnya, pembahasan Raperda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Perubahan bentuk hukum ini bukan merupakan pendirian BUMD baru, melainkan penyesuaian status hukum perusahaan yang sudah ada. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kesinambungan usaha, serta memperkuat kapasitas perusahaan dalam menjalankan peran strategisnya,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Dari total modal disetor sebesar Rp145,94 miliar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki setoran Rp145.935.058.500, sementara Koperasi Karyawan Wira Jatim menyetorkan Rp5 juta.

Ekspansi Bisnis Harus Melalui Kajian Kelayakan

Selain permodalan, Komisi C memberikan perhatian terhadap rencana pengembangan usaha PWU. Raperda tersebut mencakup berbagai kegiatan bisnis, antara lain properti, perdagangan, industri pengolahan, pengelolaan limbah, akomodasi, serta penyediaan makanan dan minuman.

Rancangan regulasi juga membuka ruang bagi perusahaan untuk membentuk anak usaha. Namun, Komisi C meminta agar setiap rencana ekspansi didasarkan pada kajian kelayakan (feasibility study) dan manajemen risiko yang memadai.

Ketentuan tersebut dinilai penting agar pengembangan bisnis tidak hanya memperluas cakupan kegiatan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan operasional, keberlanjutan usaha, dan potensi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Kelanjutan Aset dan Kontrak Diatur dalam Raperda

Komisi C turut membahas keberlanjutan aset, perizinan, hak dan kewajiban perusahaan, serta hubungan kerja setelah penyesuaian bentuk hukum dilakukan.

Dalam ketentuan peralihan Raperda, aset dan hubungan hukum perusahaan dirancang tetap berlanjut, termasuk perjanjian dengan pihak ketiga yang masih berlaku. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kegiatan usaha selama proses perubahan bentuk hukum.

Raperda juga memuat ketentuan mengenai penyesuaian anggaran dasar dan dokumen legalitas perusahaan dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah ketentuan yang relevan mulai berlaku.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi C berharap penataan kelembagaan PWU dapat memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

(Pun)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu