DPRD Jatim Minta Update Data Base Masyarakat Miskin
DPRD Jatim Minta Update Data Base Masyarakat Miskin
DPRD Jatim Minta Update Data Base Masyarakat Miskin
DPRD Jawa Timur mendesak agar Pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial agar melakukan update data base masyarakat miskin. Mengingat masih banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh kartu Indonesia Sehat atau BPJS.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dra Hj Yayuk Padmi Rahayu mengatakan, saat ini kebutuhan masyarakat tidak hanya sandang pangan papan saja. Tetapi juga kesehatan yang menjadi kebutuhan utama
"Memperhatikan kebutuhan masyarakat, disamping sandang pangan papan, yang utama dari kesehatan adalah banyak masyarakat belum mendapatkan kartu Indonesia sehat atau BPJS," ungkap Yayuk.
Politisi asal Partai Gerindra itu mengaku banyak masyarakat desa yang tidak bisa berobat di rumah sakit karena dia tidak mempunyai kartu BPJS butuh. Sementara untuk mendapatkan kartu tersebut membutuhkan update data yang dimasukkan di dalam komputer.
"Masyarakat miskin yang baru itu tak pernah mendapatkan kartu. Sehingga benar-benar orang tidak punya.Padahal sudah didata oleh RT RW," katanya.
Yayuk menilai salah satu problem tidak updatenya data base jumlah masyarakat miskin adalah sebagian perangkat desa tidak bisa memasukkan data baru ke komputer, sehingga banyak yang tidak terdata.
Sistem pelayanan BPJS sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Mengingat kartu Jamkesda bisa dibuat berobat ke rumah sakit manapun, tanpa adanya sistem Fasilitas Kesehatan (Faskes) tipe A,B, dan C.
Berbeda halnya dengan BPJS yang harus melalui Faskes di tingkat paling bawah. Apalagi adanya pembatasan 10 penyakit jika berobat menggunakan BPJS.
"BPJS semua ada pembatasan 10 penyakit. Padahal penyakit itu mempunyai kekhususan yang harus di langsung ditangani l. Misalkan sakit jiwa, jantung, kusta," tanbahnya.
Jika memang dirujuk di RSUD dr Soetomo maka keluarga yang menunggu juga membutuh uang untuk biaya hidupnya selama di rumah sakit.
Tak hanya BPJS, masyarakat juga banyak mengeluhkan tidak pernah mendapatkan bantuan program kelurga harapan (PKH), seperti halnya bantuan beras
"Masalahnya update data itu tidak diperbaiki data yang ada itu adalah data tahun 2015, dan sekarang sudah 2018. Tetapi data tidak pernah diperbaiki," paparnya.
Selain kesehatan, masalah yang dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Dimana dulu buruh petani gajinya Rp. 50 ribu, sekarang menjadi Rp. 25 ribu.
Yayuk juga mengkritik program Posyandu yang hanya sebatas menimbang-menimbang balita saja. Padahal balita juga membutuhkan gizi perlu diperhatikan.
"Program-program itu harus jelas. Jangan cuma cuma menimbang-nimbang doang. Harus dipikirkan makanan tambahan makanannya, seperti kacang ijo atau susu," pintanya.
Yayuk menyebut memang peningkatan gizi adalah wewenang Kabupaten/Kota. Namun Provinsi Jatim mempunyai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga dapat fokus pada kehidupan mereka sehari-hari.
