Kembangkan UMKM, DPRD Dorong Pemerintah Bina Pelaku Usaha dan Marketnya

Kembangkan UMKM, DPRD Dorong Pemerintah Bina Pelaku Usaha dan Marketnya

Turunnya pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen mendapat apresiasi dari Anggota Komisi BDPRD Jawa Timur, Moh. Zainul Luthfi. Namun pemerintah didorong agar melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, baik dibidang sumber daya manusia maupun marketnya.

Luthfi mengaku peminat produk UMKM saat ini luar biasa. Bahkan produk UMKM banyak diminati oleh masyarakat mancanegara. Apalagi pajak UMKM turun menjadi 0,5 persen sehingga memberi angin segar untuk wirausahawan.

"Produk UMKM peminatnya luar biasa. Namun perhatian pemerintah terhadap UMKM belum maksimal. Maka harus ditingkatkan pembinaan terhadap UMKM soal sumber daya manusia dan marketnya," pintanya.

Menurut Luthfi, meningkatkan skill dan produknya menjadi variabel utama. Pemerintah sendiri sudah meringankan beban pelaku usaha. Hanya  saja pada tataran implementasi belum berjalan maksimal. Mengingat tidak banyak UMKM paham soal mekanisme penghitungan pajak.

"Bukan hanya aturan yang disampaikan atau ditegakkan. Tetapi bagaimana pembinaan UMKM agar mematuhi aturan tersebut. Jangan sampai UMKM harus mentaati, tapi tidak tahu mekanismenya, ngurusnya laporannya. UMKM kan belum paham itu," paparnya. 

Salah satunya penyebab tidak mengertinya aturan penghitungan dan mekanisme pembayaran pajak UMKM karena kurang sosialisasi dan pendampingan dari pihak pajak dan stakeholder yang membidanginya.

 "UMKM kan sekelasnya desa. Tidak tahu apa-apa. Masak tidak ada sosialisasi," ujarnya.

Politisi asal PAN itu menyebut pengangguran tidak hanya mendatangkan investor, tetapi harus membantu masyarakat dalam menciptakan UMKM. Maka dierlukan modal dengan bunga ringan.

"Kami sering bersosialisasi ke masyarakat. Kami juga siap membantu masyarakat untuk mendapatkan modal dengan bungan ringan," paparnya.

Sentuhan-sentuhan dari kepala daerah yang pro terhadap UMKM sehingga harus mempunyai wawasan interpreneur.

"Kalau hanya sekedar menjalankan pemerintahan, anggaran dari APBD kemudian dikeluarkan, dihabiskan terus tahun depan begitu lagi, ya semuanya orang kan bisa," tuturnya