Dana BOS Tersendat GTT/PTT SMA/SMK di Jatim Menjerit

Kendati selama pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dihentikan karena dialihkan ke sistem daring. Namun persoalan dunia  pendidikan justru kian silang sengkarut, khususnya di tingkatan SMA/SMK yang ada di Kota Surabaya. 

 

Hj Lilik Hendarwati anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya mengaku banyak mendapat aspirasi dari kalangan tenaga pendidik SMA/SMK karena hingga Maret 2021 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak kunjung cair. Akibatnya para kepala sekolah kelimpungan mencari pinjaman untuk gaji para Guru Tidak Tetap (GTT).

 

"Rata-rata guru GTT/PTT di SMA/SMK di Surabaya itu jumlahnya hampir separoh lebih dari jumlah guru yang ada, sehingga kepala sekolah banyak yang curhat untuk membayar gaji mereka karena dana BOS tak kunjung cair," kata Sekretaris DPW PKS Jatim saat dikonfirmasi di gedung DPRD Jatim, Rabu (24/3/2021). 

 

Selain tenaga pendidik, para orang tua siswa juga banyak yang khawatir anak-anaknya tidak akan bisa masuk ke sekolah negeri lantaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini tak jauh beda dengan tahun 2020 yang menerapkan sistem zonasi (jarak) 

 

"Para orang tua khawatir, walaupun anaknya pintar (prestasi akademik) namun tidak akan dapat tempat di sekolah negeri yang diinginkan karena tempat tinggalnya tak masuk zonasi. Kalau harus masuk ke  sekolah swasta mereka mengeluhkan biaya karena ekonomi keluarganya pas-pasan atau tidak mampu," ujar Lilik.

 

Ia juga berharap Diknas Jatim segera melakukan antisisipasi dan sosialisasi lebih awal terkait PPDB di Surabaya. Mengingat, SMA/SMK Negeri di Surabaya belum merata. 

 

"Jangan sampai kasus tahun lalu terulang lagi, dimana Pemkot Surabaya ingin memasukkan SMA/SMK menjadi kewenangannya supaya bisa menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK," imbuhnya.  

 

Menurut Lilik, pembelajaran sistem daring juga memicu kejenuhan bagi anak-anak didik. Bahkan perempuan berjilbab ini kerap menemui anak-anak SMP dan SMA mengamen di perempatan jalan rame-rame. 

 

"Saat saya tanya, katanya bosen belajar di rumah mending keluar rumah bisa cari uang jajan sama teman-teman. Kita berharap vaksinasi terhadap guru bisa dipercepat agar awal Juni sekolah tatap muka sudah bisa dimulai karena persiapan dari pihak sekolah juga sudah cukup siap," jelasnya. 

 

Hanya saja, bagi sekolah-sekalah swasta memang cukup berat untuk tambahan sarana dan prasarana memenuhi prosedur kesehatan supaya bisa melaksanakan sekolah tatap muka, karena mereka hanya mengandalkan SPP dan bantuan dari komite sekolah, sehingga pemerintah perlu turun tangan membantu. 

 

"Dana BOS yang tak kunjung turun paling  dirasakan sekolah-sekolah swasta. Bahkan para wali murid yang anaknya sekolah di swasta juga banyak yang mengeluh tidak bisa membayar SPP anak-anaknya sehingga mereka terancam tidak bisa mengikuti ujian di sekolah swasta karena pihak sekolah belum mendapatkan kucuran dana BOS," beber Lilik.

 

Ia berharap dana APBD Jatim 2021 yang dialokasikan untuk urusan pendidikan hampir mencapai 51 persen, hendaknya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jatim. Caranya ya segera dicairkan dana untuk kepentingan sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan tanggungjawab provinsi.

 

"Jangan sampai gembar-gembor dana pendidikan sampai 51 persen dari APBD Jatim tapi masyarakat Jatim masih banyak yang mengeluhkan biaya pendidikan," pungkas anggota Komisi C DPRD Jatim.