DPRD Jatim Nilai Draf Raperda Perubahan RPJMD Belum Fokus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim melihat bahwa draf Raperda tentang Perubahan Perda nomer 7 tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 masih umum. Draf tersebut belum fokus pada permasalahan di Jatim saat ini.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, menilai bahwa dalam draf tersebut belum fokus atau prioritas program untuk penyelesaian pertumbuhan ekonomi dengan penguatan potensi lokal. “Saya belum lihat di drafnya itu mengarah kepada ruang baru yang memberikan eksplorasi potensi lokal apa di Jawa Timur untuk lebih menjadi fokus di 2 - 3 tahun hingga selesainya periode Bu Khofifah dan Pak Emil,” tandasnya saat ditemui setelah rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (5/8/2021).

Politisi PKB ini menandaskan bahwa perubahan yang ada pada draf Raperda tersebut hanya karena ada perubahan kebijakan nasional khususnya pada RPJMN yang dipakai pedoman RPJMD Jatim. Pasalnya, RPJMN yang digunakan sebagai pedoman tersebut adalah RPJMN Presiden Joko Widodo  di periode pertama dulu. Hal ini lantaran pemilihan Gubernur Jatim lebih dulu dari pemilihan presiden.

Kemudian yang kedua, tandas Anik, adanya perubahan ekonomi akibat pandemi tentu berimplikasi kepada perubahan target-target yang disesuaikan dengan kondisi eksisting saat ini. Hal ini juga berseiringan dengan adanya Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur.

“Di drafnya itu ada 205 mega proyek di Jawa Timur, tapi faktanya yang lazim realisasi 2019 hingga saat ini, itu masih nol koma sekian persen. Ada sih yang realisasi tapi hitungan persentase masih nol koma sekian,” tandas Anik.

Berdasarkan kondisi diatas, tandas Anik, yang kemudian mendorong perubahan RPJMD Jatim. Atas perubahan tersebut, Anik berharap adanya ruang khusus untuk pembangunan inklusif yang memberikan ruang gerak kepada eksplorasi potensi lokal.

“Jawa Timur potensi lokalnya itu sesungguhnya adalah sektor pertanian dan UMKM. Tetapi ketika kita ngomong anggaran ngak besar besar amat untuk sektor UMKM dan pertanian. Artinya hampir sama dengan sektor yang lain. Berarti kan tidak ada spesifikasi untuk fokus stressing pada potensi-potensi inti,” paparnya.

Dia juga melihat bahwa kondisi pertanian jatim juga masih stagnan, meski sampai saat ini Jatim masih menjadi buffer stock untuk daerah lain. Setidaknya ada 5 sampai 7 komoditi yang menjadi buffer stock, seperti beras, daging, gula, dan garam.

“Tetapi ini sejak dulu begitu. 5 sampai 10 tahun kita buffer, artinya tidak ada peningkatan. Begitu juga UMKM Jawa Timur ini kalau dikomparasikan dengan Jawa yang lain tertinggi. Tetapi ketika kita komparasikan PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) Jawa Timur pertanian UMKM ini masuk kategori penyumbang tenaga kerja tertinggi nomor 1, tetapi uangnya nomor 3. Artinya apa, produktivitasnya itu nggak bagus-bagus amat,” bebernya.

Padahal, lanjut, Jatim dihadapkan pada persoalan bonus demografi. Akibat banyaknya pengangguran, maka penyerapan tenaga kerja butuh yang lebih ekspansif. Anik mengatakan solusinya adalah pembangunan inklusif kepada  apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat Jawa Timur.

“Jadi, menurut saya perlu ada penekanan utamanya disitu. Maka, pertanian UMKM ini menjadi sektor primer yang sekaligus menjadi pendapatan tertinggi, harapan besar kayak gitu. Rekrutmen tenaga kerja tertinggi pendapatan tertinggi,” katanya.

Sementar itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan RPJMD ini memang sangat urgent dirubah, karena tidak terpenuhinya sarat adnnistraif. Selain itu juga tidak memenuhi realita yang ada.

“Dan rencana itukan harus relevan dengan kegiatan kita. Kalau tidak relevan kan tidak efektif. Maka perlu dirubah sebagai landasan program pemerintah,” katanya.

Dia mencontohkan di APBD 2021, dimana pada awalnya mengasumsikan bahwa kondisi akan jauh lebih baik.Tapi ternyata malah mengalami lonjakan kasus yang laur biasa. “Kan ini menjadi contoh. Kami bergharap RPJMD ini mengintegrasikan ketidakpastian itu,” tandasnya.