APBD Jatim 2024 Fokus Rampungkan Visi Misi Gubernur dan Turunkan Kemiskinan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2024 telah disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/11/2023). Selanjutnya, APBD tersebut akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum direalisasikan pada Januari 2024.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mengatakan, fokus APBD tahun 2024 adalah merampungkan visi misi gubernur dan wakil gubenur Jatim. Meski keduanya akan berakhir pada 31 Desember 2023, namun siapapun yang menjadi Penjabat (Pj) gubernur, berkewajiban melanjutkan program - program yang sudah berjalan.

"Satu di antaranya adalah terkait perekonomian untuk melaju cepat mencapai Indonesia maju, sesuai tagline Indonesia," kata Anik Maslachah saat ditemui Media Koran Nusantara di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/11/2023).

Anik menuturkan, salah satu masalah yang menjadi prioritas adalah kemiskinan. Meski Jatim telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dari 1,56 persen (Maret 2022) menjadi 0,82 persen (Maret 2023), tetapi secara umum dinilainya masih lebih tinggi sedikit dari nasional.

"Itu menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang harus terselesaikan di tahun 2024," ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Selain itu, Anik juga menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi tantangan yang harus diatasi pada tahun 2024. Untuk itu, APBD 2024 mengalokasikan sejumlah program padat karya, termasuk perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dimana Jawa Timur supporting PDRB 58 persen adalah dari pelaku UMKM. Ini penting, kenapa APBD harus segera terealisasikan di Januari (2024), karena di situ ada beberapa program yang terkait dengan itu," jelasnya.

Salah satu program yang dimaksud adalah kredit lunak untuk pelaku UMKM yang ada di Bank UMKM Jawa Timur. Anggaran yang disediakan mencapai Rp200 miliar, dengan bunga setara dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 4 persen.

"Di tahun 2023 juga ada namanya PROKESRA (Program Kesejahteraan Rakyat), yang bunganya 4 persen, untuk pelaku UMKM pinjam maksimal Rp 10 juta, kemudian maksimal hari ini Rp 25 juta," paparnya.

"Nah, ini (PROKESRA) tahun 2024 akan kita tambah modal, sehingga akan bisa ekspansi lebih banyak lagi yang akan disentuh, diintervensi oleh pihak pemerintah," lanjut dia.

Anik berharap, dengan adanya program-program tersebut, kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur bisa berkurang. Di sisi lain, ia juga mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan digitalisasi dan pasar online yang sudah ada mitra kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

"Karena faktanya penjualan online persentase income nya dua kali lipat dari offline. Ini seiring dengan program Millenial Job Center (MJC), saya melihatnya masih belum maksimal, sudah ada program itu tapi implementasinya belum maksimal," tutupnya.