DPRD Jatim : Aparat Jangan Arogan Dalam Penegakan PPKM Darurat
DPRD Jatim : Aparat Jangan Arogan Dalam Penegakan PPKM Darurat
DPRD Jatim meminta pada aparat yang ada di lapangan supaya tidak bertindak arogan dan kasar ketika melakukan penertiban baik pada pelanggar protkes maupun pada pedagang. Selain itu, juga mengharapkan pemerintah bertanggung jawab atas kondisi ekonomi warga terdampak PPKM Darurat.
Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi ini mengatakan bahwa pemerintah tahu tak sanggup menjamin kebutuhan rakyat ketika dilakukan lockdown atau karantina wilayah seperti amanat UU Karantina. Pasalnya anggaran pemerintah yang cukup terbatas.
“Makanya aparat Satpol PP jangan arogan, sebab pemerintah juga tak sanggup memenuhi kebutuhan rakyat jika harus dilakukan lockdown. Pilihannya adalah setengah-setelah, pembatasan jalan tapi aktivitas masyarakat juga tetap jalan dengan berbagai pembatasan,” beber ketua DPRD Jatim yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Di satu sisi, para pedagang juga berusaha menjalankan ekonomi keluarga mereka. Jika kegiatan ekonomi mereka terhambat, maka ekonomi mereka juga akan terhambat dan bakal menjadi masalah lain. Sebab para pedagang ini merpakan tulang punggung keluarga.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mendorong pemerintah bertangung jawab secara penuh atas kondisi perekonomian warga yang terdampak PPKM Darurat. Pasalnya dengan adanya pembatasan di beberapa ruas jalan, mengakibatkan terhambatnya roda perekonomian warga.
“Setiap kebijakan ada dampaknya. Karena itu pemerintah harus bertangungjawab mengatasi ekonomi sosial selama pemberlakukan PPKM darurat,” kata Freddy Poernomo.
Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi tanggungan pemeirntah pusat saja, namun pemerintah daerah juga perlu turun tangan langsung. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sementara para pelaku usaha mikro. Sebab, mereka ini adalah yang paling terdampak dengan kebijakan PPKM Darurat. Sementara, terkait dengan refocusing kebutuhan anggaran, baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD kabupaten/kota, Freddy menandaskan bahwa hal itu harus mendapat pengawalan. Sehingga kebijakan pemerintah tepat sasaran. Terutama mengantisipasi terjadinya kebocoran.
