DPRD Jatim Minta Herd Immunity di Jatim Bisa Terpenuhi Akhir Tahun 2021

DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim untuk terus melakukan percepatan mewujudkan kekebalan komunitas (Herd Immunity) melalui serbuan vaksinasi Covid-19 kepada minimal 70 persen dari total penduduk Jatim. Sebab hingga saat ini target tersebut belum terealisasi padahal batas waktu akhir 2021 tinggal 2,5 bulan lagi.

 

Berdasarkan data satgas Covid-19 Jatim, per 11 OKtober 2021 dari total sasaran vaksinasi sebanyak 31.826.206 jiwa dari total kisaran 41 juta jiwa penduduk Jatim. Warga yang sudah tervaksin dosis 1 sebanyak 16.816.649 jiwa atau setara 52,84 persen. Sedangkan yang sudah tervaksin dosis 2 sebanyak 8.772.185 jiwa atau setara 27,56 persen.    

 

Wakil ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan bahwa target yang pernah dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mewujudkan herd immunity di Jatim pada 17 Agustus 2021 sudah nyata gagal terpenuhi. Oleh karena itu jangan sampai gagal lagi memenuhi target dari pemerintah pusat pada akhir tahun 2021 ini.

 

"Sisa waktu 2,5 bulan ini vaksinasi perlu digenjot dan melakukan evaluasi apa yang menjadi penyebab lambatnya vaksinasi, kemudian dicarikan solusi," kata politikus asal PKB saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, Selasa (12/10/2021)  

 

Ia mengakui kendala utama vaksinasi berdasar laporan dari berbagai daerah adalah minimnya stok vaksin dari pusat. Selain itu distribusi vaksin juga perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan. Mengingat, tingkat partisipasi masyarakat antar kabupaten/kota di Jatim berbeda-beda.

 

"Saya turun ke berbagai daerah dan melihat sendiri. Seperti di Magetan tingkat partisipasi masyarakatnya sangat tinggi namun stok vaksin terbatas. Sebaliknya di daerah lain tingkat partisipasinya masih rendah sehingga stok vaksin menumpuk dan terbuang percuma," beber sekretaris DPW PKB Jatim ini.

 

Mantan bendahara PW Fatayat NU Jatim itu berharap menajemen atau pola vaksinasi dilakukan evaluasi bukan lagi berdasarkan domisili melainkan diperluas menjadi kawasan, sehingga warga dari berbagai daerah yang masih satu kawasan bisa ikut vaksinasi Covid-19. 

 

"Jadi vaksinasi jangan tertutup hanya berdasarkan domisi tetapi bersifat terbuka, minimal dalam satu kawasan, seperti Gerbangkertasulila, Mataraman, Arek, Pantura dan Tapal Kuda serta Madura sehingga partisipasi masyarakat untuk vaksin akan meningkat," terang Anik.  

  

Selain itu keberhasilan yang dicapai Kota Surabaya terkait vaksinasi juga perlu ditiru daerah-daerah lain. Misalnya, menyediakan vaksin di mall, tempat wisata atau public servis untuk menyasar warga yang belum tervaksin. 

 

"Walaupun kondisi Jatim sudah membaik dalam penanganan Covid-19 ini sehingga seluruh daerah di Jatim berstatus Zona Kuning tapi jangan sampai kita lengah sehingga muncul gelombang baru Covid-19 karena belum terbentuknya herd immunity," kata perempuan murah senyum ini.

 

Khusus untuk daerah-daerah yang masyarakatnya belum sadar akan pentingnya vaksin, sehingga menolak divaksin, Anik berharap seluruh stakeholder ikut turun tangan memberikan sosialisasi agar mereka bisa memahami pentingnya herd immunity. 

 

"Kalau perlu untuk memenuhi target herd immunity di Jatim, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait mengggunakan pola jemput bola untuk menyasar warga yang menjadi sasaran vaksinasi," katanya.

 

Selain itu, data terpadu soal vaksinasi juga diperlukan untuk memastikan siapa yang sudah divaksin dan belum serta sebaran vaksin. "Sekarang ini sudah eranya digital, sehingga jarak dan waktu harusnya tidak lagi menjadi penghalang untuk pendataan," pungkas perempuan berjilbab ini.