Berita
Pimpinan DPRD

DPRD Jatim Ingatkan Pemprov Soal Waktu Pembahasan APBD 2022

DPRD Jatim Ingatkan Pemprov Soal Waktu Pembahasan APBD 2022

Anang Supriyono Kamis, 07 Oktober 2021

DPRD Jatim mengingatkan Pemprov Jatim agar segera menyerahkan KUA PPAS APBD 2022 agar tidak mengulang lagi proses P APBD 2021 yang dinilai tergesa gesa.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengatakan, melalui forum konsultasi Pimpinan DPRD dengan pihak eksekutif dalam hal ini diwakili Sekdaprov Heru Tjahjono, Dewan berharap agar pembahasan APBD 2022 disiapkan lebih cermat dan teliti.

"Kita tidak ingin tergesa gesa , kita ingatkan agar APBD 2022 disiapkan lebih cermat lebih teliti sehingga tidak mengulang seperti pembahasan P APBD 2021 yang tergesa gesa," ungkap Sahat usai mengikuti rapim di ruang Ketua DPRD Jatim, Rabu, (6/9/2021).

Menurut politisi Golkar ini, masih ada waktu yang cukup untuk membahas APBD 2022 selama masih dalam koridor bulan November 2021. "Selama masih dalam koridor bulan November  kan masih cukup waktunya. Kita sih berharap bisa lakukan pengesahan pada 10 November, sebagai tradisi kepahlawanan ya. Dari penjelasan tadi (rapim) pihak eksekutif sudah mengerjakan RKPD biar gak mepet mepet. Makanya kita merasa terpanggil untuk mengingatkan eksekutif," lanjut Sahat.

Sekretaris Golkar Jatim juga menegaskan bahwa dewan meminta minggu depan KUA sudah disampaikan ke dewan, "Tapi itu juga tergantung Banmus untuk menjadwalkan," jelasnya.

Sementara itu evaluasi dari mendagri tentang P APBD 2021 sampai saat ini belum ada kabar apapun sehingga bisa jadi jika masih harus menunggu evaluasi tersebut (karena prosesnya berurutan dengan evaluasi Mendagri) pembahasan APBD 2022 bakal dibahas dalam waktu yang mepet seperti P APBD 2021.

Sementara itu Ketua DPRD Jatim dalam waktu terpisah menegaskan bisa jadi pembahasan APBD 2022 akan tidak punya waktu jika perilaku eksekutif sama seperti saat pembahasan P APBD kemarin, "Iya bisa begitu seperti P APBD, makanya kami akan ingatkan agar tepat waktu, kalau tidak bisa saja kami menolak membahas nya," tegasnya.
Sekedar diketahui ideal pebahasan APBD harusnya 2 bulan. Namun melihat waktu yang ada, mustahil membahas dalam waktu yang ideal.