DPRD Jatim Minta PT Kasa Husada Segera Penuhi Hak Karyawan

Kota Surabaya - Anggota Komisi C Pranaya Yudha Mahardhika meminta manajemen PT Kasa Husada untuk segera menyelesaikan konflik dengan ratusan karyawannya terkait tunggakan dan THR yang belum terbayarkan.

“Saya minta harus segera diselesaikan terutama yang berhubungan dengan hak karyawan,” ujar Yudhda di Gedung DPRD Jawa Timur, Sabtu (15/4/2023).

Yudha berharap PT Kasa Husada peka dengan kondisi karyawannya utamanya  di momentum lebaran, sudah tentu karyawan sangat berharap memperoleh haknya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.

Selain itu, Yudha menyinggung soal laporan anak perusahaan BUMD yang terkesan baik-baik saja. Namun ternyata ada problem masalah yang cukup berat. PT PWU juga sudah beberapa kali dimintai laporan rinci per anak perusahaan, tetapi tidak pernah diberi, padahal setoran anak usaha adalah salah satu sumber utama holding dalam membukukan profit.

“Selama ini, PT PWU selaku BUMD holding dari 10 anak perusahaan selalu menyampaikan laporan terkonsolidasi (total rekapitulasi),” tuturnya.

“PT PWU agar bisa melakukan solusi konkret agar persoalan ini tidak berkepanjangan, dan harus terbuka mana-mana anak usaha yang sedang baik-baik saja dan yang sedang butuh bantuan atau mana-mana yang harus ditutup,” imbuhnya.

Yudha menghimbau, jika memang perlu dilakukan audit perusahaan, maka harus diaudit secara menyeluruh. Biro ekonomi sebagai pembina BUMD juga wajib ikut turun tangan mengatasi masalah ini. “Kami ingatkan Biro Perekonomian agar memberi masukan yang tepat kepada Gubernur dan pihak-pihak terkait, dan pastikan jangan ada lagi persoalan seperti ini di lingkungan BUMD atau anak usaha BUMD lainnya,” pungkas Yudha