Terapkan Transparansi, Dewan Minta Pemprov Jatim Optimalkan Belanja Online

Dewan Jatim minta Pemprov jatim terus meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pembelanjaan by online, sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. di tahun 2022 realisasi belanja produk dalam negeri pemprov dan kab/kota se jatim mencapai Rp 321,6 miliar, dan di 2AKAN Pemprov harus terus  e ingatkan, demgan seluruh OPD di jatim diminta mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa by online.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah meminta Pemprov jatim terus mengoptimalkan digitalisasi pembelanjaan, untuk lebih transparan, akuntable dan dapat dipertangungjawabkan.

"selain meningkatkan belanja online yakni jatim bejo, pemprov jatim juga harus terus meningkatkan belanja produk dalam negeri, dengan pemprov terus mengandeng semua pelaku UMKM kecil, mikro, menengah untuk masuk dalam platform belanja pemerintah," pintar Politisi yang akrab dipanggil Gus Ubaid ini.

Politisi dari fraksi PKB ini menegaskan, lewat aplikasi belanja online pemerintah, Pemprov jatim harus mengandeng semua pelaku usaha baik di bidang barang atau jasa semua harus bisa masuk dalam platform belanja pemerintah secara digital.

"bahkan dalam platform itu pelaku usaha mikro yang belum memiliki NPWP pun harus bisa mendaftar ke platform tersebut, dengan begitu belanja pemerintah juga bisa dinikmati pelaku usaha kecil," tuturnya.

Gus Ubaid  menjabarkan di 2022 pemprov dengan 32 kab/kota di jatim untuk belanja produk dalam negeri dengan sistem pembelian online mencapai Rp 321,6 miliar, tapi masih terdapat 6 daerah yang belum, selain itu juga masih terdapat beberapa OPD jatim yang belum optimal, untuk itu di 2023, 6 kab/kota harus sudah mulai belanja online, begitu juga sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) Jatim, ditargetkan tahun 2023 bisa mencapai Rp 500 miliar.

"Pemprov harus terus meningkatkan sosialisasi kepada OPD-OPD yang transaksi onlinenya masih minim bahkan ada yg pertahun masih dibawah Rp 100 juta, dan di 2023 sesuai arahan undang-undnag untuk mengutamakan pembelanjaan secara online daripada secara manual," imbuh ya.